Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan proyek SMS masking ada di lembaganya sesuai dengan yang tertera di www.lpse.kemenkeu.go.id.
Namun KPK memastikan penggunaan SMS masking bertujuan untuk menyebarkan pesan antikorupsi. Selain itu, pengadaan ini bukanlah yang pertama kali dilakukan.
“Betul, KPK melakukan pengadaan dimaksud. Pengadaan serupa telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dilakukan secara terbuka,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).
Ali mengatakan anggaran dalam proyek itu mengacu pada standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan.”Adapun medium SMS Blast ini untuk menyampaikan berbagai pesan antikorupsi, salah satunya LHKPN,” tegasnya.
Ali mengatakan SMS masking itu dibutuhkan untuk menyebarkan permintaan token, pemberitahuan LHKPN sudah di-submit, pemberitahuan LHKPN telah lengkap, pemberitahuan LHKPN perlu perbaikan, pemberitahuan pengingatan pelaporan LHKPN, pemberitahuan LHKPN dikembalikan ke draft, pemberitahuan mengisi survei e-LHKPN, dan pemberitahuan validasi data wajib lapor.
Sebelumnya, PT Elpia Internusa Sistematika berhasil memenangkan tender pengadaan SMS masking LHKPN tahun 2022 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan situs www.lpse.kemenkeu.go.id perusahaan ini berhasil menang dengan harga penawaran dan harga terkoreksi dalam proyek ini mencapai Rp851.554.000.
Berdasarkan situs itu, KPK membuka tender pengadaan SMS itu sejak 15 Oktober 2021 menggunakan sistem gugur dan harga terendah. Di mana total pagu paket itu mencapai Rp999.218.000 menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebanyak 19 perusahaan mencoba mengikut tender ini. Kebanyakan dari mereka gugur di persyaratan kualifikasi administrasi, karena usahanya tidak sesuai dengan bidang yang disyaratkan.
Sebelumnya jagat Twitter ramai lantaran banyak yang mengaku menerima SMS dari Ketua KPK RI. Pesannya tidak berkaitan dengan antikorupsi, serta random dikirimkan ke berbagai orang.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)