Kanal

KPK Tebang Pilih: Anies Dibidik, Ahok Dilepas

Selasa, 06 Sep 2022 – 11:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)

Ada yang tak rela melihat Anies Baswedan menjadi Presiden pengganti Jokowi. Mereka khawatir nama Anies Baswedan makin berkibar di hati rakyat Indonesia. Laju popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan harus diganggu. Ada konspirasi jahat menggunakan KPK di balik pemanggilan Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok (7/9/2022).

Anies Baswedan akan dibidik soal pembayaran komitmen fee Formula E sebesar Rp560 miliar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Formula E Operation (FEO) Ltd selaku promotor Formula E. Uang komitmen tersebut diperuntukkan untuk tiga musim penyelenggaraan Formula E Jakarta pada 2022-2024.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyatakan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo.

Lain BPK lain pula dengan PDIP dan PSI. Kedua partai ini getol menyorot soal dana talangan Formula E tapi bungkam terhadap korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial asal PDIP, Juliari Batubara dan lenyapnya Harun Masiku yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Bahkan PDIP dan PSI tak berkutik terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Ahok di kasus RS. Sumber Waras dan tanah Cengkareng.

Demikian pula dugaan korupsi dan pencucian uang dua anak Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Malah kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep sudah disetop oleh KPK.

Sementara KPK begitu bernafsu mengusut komitmen fee Formula E. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit laporan pembiayaan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk ajang Formula E. BPK tidak menemukan dugaan korupsi seperti yang dituduhkan itu.

Sebagaimana kita ketahui, Fraksi PDIP dan PSI adalah dua partai yang mempertanyakan anggaran Formula E sejak 2021. Keduanya sedari awal mendesak agar pemerintah DKI Jakarta buka-bukaan membeberkan besaran anggaran Formula E.

Bahkan, dua partai ini yang menggaungkan pelaksanaan hak interpelasi dalam rangka mempertanyakan Formula E. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP dan Fraksi PSI mengajukan usulan hak interpelasi terkait penyelenggaran Formula E.

Pengusung hak interpelasi berjumlah 33 atau 31% dari 106 jumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Penggunaan hak interpelasi ini gagal dilaksanakan karena tidak didukung oleh mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta.

Gagal melalui DPRD DKI Jakarta. Anies Baswedan kini dibidik oleh KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggelontorkan uang ratusan miliar rupiah untuk penyelenggaraan ajang Formula E hingga tiga tahun ke depan.

KPK dituding tebang pilih. Formula E berdasarkan audit BPK tidak menemukan adanya korupsi. Kinerja KPK dipertanyakan. Termasuk hilangnya Harun Masiku yang gagal ditemukan oleh KPK. Menguapnya kasus korupsi Ahok di RS Sumber Waras dan tanah Cengkareng. Bahkan dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan anak Jokowi sudah disetop tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

KPK terkesan diskriminatif dan bermain politik praktis dengan memeriksa Anies Baswedan. Integritas dan netralitas KPK dipertanyakan. KPK tebang pilih. Anies dibidik, Ahok dan Gibran dilepas.

Anies Baswedan diframing sedemikian rupa oleh partai tertentu bekerja sama dengan jaringan oligarki di KPK. Anies Baswedan seolah-olah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Sebuah fitnah yang sangat kejam dan mengerikan.

Para elite politik dan partai tertentu berkonspirasi melakukan pembusukan terhadap Anies Baswedan agar elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan lajunya terhenti. Setidaknya harus diganggu agar stagnan.

Mereka berupaya melalui partai tertentu, KPK dan para buzzer menjegal dan menghentikan langkah Anies Baswedan menuju kursi Kepresidenan pada tahun 2024.

Oligarki inginnya hanya dua pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tanpa keikutsertaan Anies Baswedan. Mereka telah berkalkulasi. Anies Baswedan berpotensi besar menang Pilpres 2024. Makanya harus dijegal melalui KPK dan partai politik. Kepanikan mereka menjadi-jadi setelah calon presiden yang mereka dukung minim prestasi.

Tarmidzi Yusuf,

Pegiat Dakwah dan Sosial

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button