News

KPU Dituding Curang, Pemerintah Jangan Diam

kpu-dituding-curang,-pemerintah-jangan-diam

Pemerintah diminta merespons tudingan kecurangan proses verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 yang dilakukan KPU. Sejumlah parpol diketahui dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi verifikasi faktual antara lain Partai Prima, Partai Ummat dan Parsindo.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah memanggil ketua dan seluruh komisioner KPU untuk memberi penjelasan atas tudingan serius tersebut. Setidaknya untuk menghindari adanya penilaian negatif dari publik terhadap kinerja KPU selaku badan penyelenggara pemilu.

“Untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan segera memberikan klarifikasi serta penjelasan terhadap isu adanya dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Eks Ketua DPR juga meminta Bawaslu berkoordinasi dengan kepolisian untuk memantau dan mengecek proses validasi verifikasi faktual dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bawaslu diharapkan terus memelototi kelanjutan proses tahapan pemilu di 12 kabupaten dan tujuh provinsi yang diduga terdapat kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024 sehingga dipastikan proses tahapan pemilu selanjutnya bersih dan bebas dari kecurangan.

“Dengan demikian dapat dipastikan proses tahapan pemilu berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, adil, dan objektif untuk mewujudkan proses seluruh tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik,” ujarnya.

KPU pusat dituding mengintervensi anggota KPU pada tingkat provinsi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih.  Koalisi meyakini adanya indikasi kecurangan pada 12 kabupaten dan kota serta tujuh provinsi ketika verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024 berlangsung.

Anggota KPU Mochammad Afifuddin membantah tudingan tersebut. Dia menegaskan tidak ada intervensi yang dilakukan pusat kepada pengurus provinsi dan kabupaten/kota. “Iya tidak ada (intervensi). Kalau pun ada titik yang disebutkan, kami yang akan melakukan pemeriksaan kepada jajaran kami,” kata Afifuddin.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button