Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti lemahnya kesiapan dan mitigasi risiko dari penyelenggara pemilu, sehingga menyebabkan marak terjadi dugaan pelanggaran administrasi.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mengungkapkan, berdasarakan temuan pihaknya dugaan pelanggaran adminsitrasi banyak terjadi di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), contoh kecilnya telatnya KPPS membuka TPS.
“Hal ini disebabkan karena kelalaian dan sistem di penyelenggara pemilu yang tidak terintegrasi. Dalam temuan ini, DEEP Indonesia membagi kedalam beberapa problematika,” ujar Neni dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).
Neni mengungkapkan, keterlambatan KPPS membua TPS terjadi di 32 TPS. Selain itu, ada juga pelanggaran kotak suara tidak tersegel di 17 TPS. Dalam hal akses bagi kaum disabilitas, tutur dia, juga tidak terpenuhi dengan baik di 23 TPS.
Deep juga menemukan pemilih tidak menerima form C pemberitahuan KPU di dua dari 25 TPS yang direlokasi karena bencana. Ada juga persoalan Daftar Pemilih Tetap tambahan(DPTb) tidak bisa memilih pada satu TPS, saksi terlambat memberikan mandat terjadi di 27 TPS serta tidak tersedianya alat bantu tuna netra di 17 TPS. “Pemilu 2024 ini nampaknya masih hanya menjadi narasi semu untuk keberpihakan kepada kelompok rentan. Sebab faktanya di lapangan masih jauh dari harapan,” ucap Neni.
Ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyampaikan hasil pengawasannya kepada publik secara terbuka. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kejelasan informasi yang utuh kepada publik atas berbagai opini yang berkembang. “Terutama berkaitan dengan surat suara tertukar, surat suara tertukar, surat suara rusak serta tidak aksesibel TPS untuk disabilitas,” tutur Neni.
Neni juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap seluruh temuan hasil pemantauan DEEP Indonesia. Dengan menginventarisasi dan memetakan berbagai masalah yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara.