Kriminal di Asia Tenggara Gunakan Data Ilegal Lewat Aplikasi Telegram


Jaringan kriminal kuat di Asia Tenggara secara ekstensif menggunakan aplikasi perpesanan Telegram yang telah memungkinkan perubahan mendasar dalam cara kejahatan terorganisasi melakukan aktivitas terlarang berskala besar.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Senin (7/10/2024) itu merupakan tuduhan terbaru yang ditujukan terhadap aplikasi terenkripsi Telegram yang kontroversial. Prancis sebelumnya dengan menggunakan undang-undang baru yang keras mendakwa bos Telegram Pavel Durov karena mengizinkan aktivitas kriminal di platform tersebut.

Laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) itu menyebutkan, peretasan data termasuk rincian kartu kredit, kata sandi dan riwayat peramban diperdagangkan secara terbuka dalam skala besar di aplikasi yang memiliki saluran luas dengan sedikit moderasi

Alat yang digunakan untuk kejahatan dunia maya, termasuk perangkat lunak deepfake yang dirancang untuk penipuan, dan malware pencuri data juga banyak dijual. Sementara bursa mata uang kripto tanpa izin menawarkan layanan pencucian uang. “Kami memindahkan 3 juta USDT (mata uang crypto terbitan Tether Limited Hong Kong) yang dicuri dari luar negeri setiap hari,” demikian kutipan laporan tersebut dalam sebuah iklan berbahasa Mandarin.

“Ada bukti kuat bahwa pasar data bawah tanah berpindah ke Telegram dan vendor secara aktif berupaya menargetkan kelompok kejahatan terorganisasi transnasional yang berbasis di Asia Tenggara,” kata laporan itu.

Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat utama bagi industri bernilai miliaran dolar yang menargetkan korban di seluruh dunia dengan skema penipuan. Banyak di antaranya adalah sindikat China beroperasi dari kompleks berbenteng dikelola pekerja yang diperdagangkan. Industri ini menghasilkan antara US$27,4 miliar hingga US$36,5 miliar per tahun, kata UNODC.

Durov, warga negara Rusia, ditangkap di Paris pada bulan Agustus dan didakwa karena mengizinkan aktivitas kriminal di platform tersebut, termasuk penyebaran gambar seksual anak-anak. Langkah tersebut telah menyoroti tanggung jawab pidana penyedia aplikasi dan juga memicu perdebatan tentang di mana kebebasan berbicara berakhir dan penegakan hukum dimulai.

Telegram, yang memiliki hampir 1 miliar pengguna, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Setelah penangkapannya, Durov, yang saat ini dibebaskan dengan jaminan, mengatakan aplikasi tersebut akan menyerahkan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada pihak berwenang yang mengajukan permintaan hukum. Ia juga mengatakan aplikasi tersebut akan menghapus beberapa fitur yang telah disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.

Benedikt Hofmann, wakil perwakilan UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, mengatakan aplikasi tersebut merupakan lingkungan yang mudah dijelajahi oleh para penjahat. “Bagi konsumen, ini berarti data mereka berisiko lebih tinggi untuk digunakan dalam penipuan atau aktivitas kriminal lainnya daripada sebelumnya,” katanya kepada Reuters.

Laporan itu mengatakan besarnya skala keuntungan yang diperoleh kelompok kriminal di wilayah tersebut telah mengharuskan mereka berinovasi. Mereka juga telah mengintegrasikan model bisnis dan teknologi baru termasuk malware, kecerdasan buatan generatif, dan deepfake ke dalam operasinya.

UNODC mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 10 penyedia layanan perangkat lunak deepfake secara khusus menargetkan kelompok kriminal yang terlibat dalam penipuan berbasis dunia maya di Asia Tenggara.

Di tempat lain di Asia, polisi di Korea Selatan – yang diperkirakan menjadi negara paling banyak menjadi sasaran pornografi deepfake – dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terhadap Telegram. Penyelidikan itu tentang apakah perusahaan tersebut mendukung kejahatan seks daring.

Reuters juga melaporkan bulan lalu bahwa seorang peretas telah menggunakan chatbot di Telegram untuk membocorkan data perusahaan asuransi terkemuka India, Star Health. Perusahaan asuransi itu akhirnya menuntut platform tersebut.

Dengan menggunakan chatbot, Reuters dapat mengunduh dokumen polis dan klaim yang menampilkan nama, nomor telepon, alamat, rincian pajak, salinan kartu identitas, hasil tes, dan diagnosis medis.