Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya terkait perdagangan aset kripto. Ini mengingat nilai perdagangannya di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Zulhas, sapaan akrabnya, mengungkapkan, perdagangan pasar fisik aset kripto di Tanah Air mencatat jumlah yang sangat signifikan.
“Melihat data ini, anak-anak muda harus dipersiapkan (literasinya). Jangan semua maunya cepat kaya, tenar karena semua butuh proses. Tidak ada yang instan,” kata Mendag Zulhas saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Literasi keuangan atau kemelekan keuangan adalah kemampuan dalam memahami pro dan kontra dari suatu keputusan keuangan, pertimbangan biaya dan dengan percaya diri memutuskan apa yang harus dilakukan.
Mendag mengungkapkan, pada tahun 2020 nilai transaksi perdagangan aset kripto mencapai sebesar Rp64,9 triliun. Angka ini kemudian meningkat sangat pesat di tahun 2021 sebesar Rp794,5 triliun atau 1.224 persen menjadi Rp859,4 triliun dan menurun di tahun 2022 menjadi Rp296,66 triliun.
Lebih jauh Zulhas menjelaskan, pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementeria Perdagangan. Ini mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Zulhas mewanti-wanti, pemerintah menginginkan agar perdagangan aset kripto tidak merugikan masyarakat, terutama mereka yang tidak mengetahui literasinya tentang kripto.
“Perdagangan aset kripto diharapkan agar tidak hanya satu pihak yang dapat banyak (keuntungan), tetapi di sisi lin tidak dapat banyak,” tuturnya. “Mudah-mudahan tahun ini kita akan launching bursa aset kripto.”
Sebelumnya, Plt Kepala Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko mengungkapkan, bursa kripto Indonesia bakal meluncur pada Juni 2023. Hal ini sesuai dengan arahan Mendag agar Bappebti segera membentuk bursa kripto Indonesia.
“Bagi Bappebti adanya bursa kripto itu sebagai kebutuhan. Dengan adanya bursa kripto, kita akan berbagi risiko antara Bappebti dan bursa kripto itu sendiri,” kata Didid dalam rapat kerja Bappebti, di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Membentuk bursa kripto, kata dia, artinya harus membangun ekosistem perdagangan secara keseluruhan dengan membentuk kliring, kustodian, dan bursa itu sendiri.
“Yang harus kami bentuk itu adalah ekosistem perdagangan, bukan hanya sekadar bursa kripto,” jelas Didid.
Pembentukan bursa kripto saat ini, menurut dia, mencapai pada tahap pertama yang notabene merupakan bagian sulit.
Sampai saat ini Didid sudah menilai kira-kira mana pihak yang sesuai untuk menjadi acuan bursa kripto, tetapi masih belum bisa menyebutkan nama atau perusahaan terkait.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)