Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu, pembahasan program strategis Kementerian ESDM tak akan tuntas. Dia menyebut pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja. Lebih kuat pada bobot politiknya.
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” kata Mulyanto, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Dia menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, yang lebih perlu dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut, bukan malah melakukan reshufle jelang suksesi.