Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) meminta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menggenjot kualitas produknya. Seiring naiknya penggunaan produk dalam negeri, atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang ditargetkan 50 persen pada 2024.
Deputi bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Kemenko Marves, Odo RM Manahutu menjelaskan, agar kualitas produk UMKM meningkat. Pada 2020, TKDN mencapai 40 persen, diharapkan bisa mencapai 50 persen pada tahun depan. Kuncinya ada tiga. Yakni, peningkatan anggaran riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), melalui pelatihan, serta investasi. “Belajar dari sejumlah negara maju, seperti RRC, Jepang, dan Korea, peningkatan penggunaan produk dalam negeri memang sangat tergantung kepada keberpihakan pemerintah. Kita harus dorong pengunaan produk dalam negeri ketimbang produk impor,” papar Odo dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, para produsen terus melakukan inovasi dengan menginvestasikan sumber daya sehingga menghasilkan sebuah produk atau karya yang dapat dipasarkan, bahkan menembus pasar internasional. Seperti perjalanan produksi mobil listrik Hyundai yang akhirnya mampu menembus pasar internasional.
“Hal ini merupakan ketekunan para produsen dalam melakukan berbagai inovasi melalui riset dan investasi SDM. Ketika pemerintah membeli produk-produk dalam negeri dan merek lokal, maka ke depannya produsen-produsen dalam negeri ini harus mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas produknya,” kata Odo.
Saat ini, kata dia, Kemenko Marves bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tengah merancang RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Tujuan beleid ini untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta keterlibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. “Diperkirakan kita akan meluncurkan kebijakan itu pada bulan Juli atau Agustus ini bersama dengan temu bisnis ternak. Dengan adanya aturan ini, saya kira akan semakin memicu kita semua untuk memprioritaskan produk dalam negeri,” pungkasnya.
Odo menyebutkan, jumlah produk dalam negeri yang masuk e-katalog angkanya terus meningkat. Mencapai 4,5 juta, semakin mendekati target 5 juta produk pada tahun ini.
“Jumlah produk e-katalog sudah 4,5 juta. Jadi target 5 juta bisa tercapai. Namun tantangannya adalah bagaimana produk-produk yang sudah masuk e-katalog dapat dibeli. Dan ini saya kira peranan dari industri dalam negeri itu untuk lebih agresif melakukan promosi ke masing-masing Kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Odo, Kemenko Marves bersama stakeholder lainnya berkomitmen menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2022 tentang Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Tentu saja dengan mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga. Salah satunya dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi bersama Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. “Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini seratus persen teknologinya dibuat oleh Indonesia yang sepadan dengan Visa, Mastercard, dan lain-lain. KKI ini nantinya wajib digunakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemda,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)