Deputi politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih fokus mengurus negara di sisa masa pemerintahannya ketimbang ikut berkampanye di Pilpres 2024.
Sebab, Jokowi mesti mengantisipasi adanya potensi krisis di Hongkong yang bakal berdampak pada keuangan Asia seperti di tahun 1997 sampai 1998. “Ini yang membuat kemudian suara-suara dari netizen (mengatakan), ‘kita membutuhkan presiden yang fokus untuk memastikan Indonesia bisa melakukan mitigasi-mitigasi ketika ada tekanan-tekanan global, seperti yang terjadi di Laut Tengah sekarang’,” kata Andi di Jakarta, dikutip Jumat (26/1/2024).
Andi bilang, masyarakat menginginkan Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan mulus dan mewariskan hal-hal yang baik. Terlebih, soal hilirisasi nikel yang menjadi andalan Jokowi, semestinya bisa memberikan dampak baik bagi Indonesia. “Misalnya yang kita lihat juga harga nikel yang terus cenderung turun dalam satu bulan terakhir,” jelasnya.
Dengan banyak yang harus dikerjakan Presiden Jokowi, Andi menyatakan keterlibatannya di Pilpres 2024 bakal dibaca untuk melanggengkan konflik kepentingan pihaknya semata. Apalagi, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka tengah mencalonkan diri sebagai wakil presiden serta putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Maka kami di TPN, terutama kami yang dulu pernah bekerja dekat dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan yang menjadi partai yang mengusung Pak Jokowi benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden, karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh presiden sampai Oktober 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.