Bukan dalam rangka menakut-nakuti, jika benar Presiden Prabowo Subianto mengerek naik pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, jangan bicara lagi soal pertumbuhan ekonomi. Berat untuk mewujudkannya.
Director of Fiscal Justice Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar menilai, penaikan PPN menjadi 12 persen, bakal menggandoli pergerakan ekonomi di era Prabowo.
Karena, efek PPN 12 persen memicu kenaikan harga barang yang berarti mempersulit bertumbuhnya daya beli. Alhasil, perekonomian 2025 bakal melambat.
“Pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami penurunan dari prediksi dan hanya akan mencapai 4,09 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2025 dari prediksi beberapa lembaga kita kemungkinan akan mencapai 5,1 persen,” ujar Media dalam diskusi digelar di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Bisa dibayangkan kalau itu terjadi, perekonomian 2025 hanya tumbuh di kisran 4,09 persen hingga 5,1 persen. Langkah awal yang buruk untuk menggapai angka pertumbuhan sebesar 8 persen, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Media menyoroti penurunan signifikan dari berbagai komponen utama ekonomi, sebagai dampak dari kenaikan PPN. Berdasarkan simulasi Celios, kenaikan PPN menjadi 12 persen, memicu longsornya output ekonomi sebesar Rp79 triliun.
Konsumsi rumah tangga, yang menjadi motor utama produk domestik bruto (PDB), juga mengalami kontraksi hingga Rp40 triliun. Selain itu, sektor ekspor turut terdampak dengan penurunan sebesar Rp11 triliun.
“Ternyata ketika PPN dinaikkan secara signifikan menjadi 12 persen, output ekonomi kita justru hilang sebesar Rp79 triliun, PDB juga hilang atau berkurang sebesar Rp65 triliun, konsumsi rumah tangga juga menurun sebesar Rp40 triliun. Nah ini yang paling signifikan, ekspor. Ekspor kita juga akan melakukan traksi sebesar Rp11 triliun,” jelas Media.
Dampak ikutan dari PPN 12 persen, lanjut Media, tidak hanya terbatas pada kontraksi ekonomi makro. namun juga berdampak langsung pada dunia usaha. Pelaku usaha mengalami tekanan luar biasa akibat terjun bebasnya daya beli masyarakat dapat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah penyesuaian, salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja.
“Ada kemungkinan penurunan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi sebuah barang, karena otomatis perusahaan akan melakukan penyesuaian, dan salah satu opsinya adalah mengurangi tenaga kerja,” pungkas Media.