Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat dunia ini membuka peluang bagi produk UMKM masuk pasar dunia.
Hal ini mengemuka dalam acara Forwada-Mikro Forum Virtual Discussion Series 2022 bertajuk Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi, Bogor, Jawa Barat, Kamis, (24/2/2022).
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional.
“OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya.
Greatman menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.
Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. DIa menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan focus BNI saat ini.
Yessy menuturkan, ada 3 Pilar Strategi Pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital”, dan ketiga, “BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital.
“Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.
Yessi mendukung pentingnya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Yessi menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragan kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari instritusi.
“Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya,” katanya.
Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres), Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.
Untuk mengejar keketingalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.
Managing Director Export Hub, Amalia Prabowo menyoroti pentingnya SDM e-commerce expert atau pakar e-commerce. Menurutnya, Indonesia membutuhkan banyak pakar e-commerce agar dapat mendorong UMKM masuk pasar ekspor. Dia membadingkan dengan Singapura yang mampu meraup cuan dengan membeli barang-barang hasil UMKM Indonesia dengan menjualnya lagi di platform e-commerce global.
“Kita perlu e-commerce exper sebanyak-banyaknya untuk membantu UMKM itu eksis di semua platform. Singapura itu tidak punya UMKM, mereka hanya membeli barang dari UMKM kita, tapi mereka punya banyak e-commerce expert dari kita,” jelasnya.
Sementara, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada Q2-2021 dan Q3-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian Delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
“Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di Q3-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di Q4, pertumbuhan Q4-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2%,” ujar Eddy.
Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan bahwa Salahsatu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. Para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya berharap UMKM bisa lebih berperan dalam tender pengadaan barang di pemerintahan. Pihaknya mengusulkan sebanyak 1 juta produk UMKM diusulkan masuk dalam e-katalog pengadaan barang pemerintah. “Saat ini sudah terdaptar 150.339 produk, kita targetkan hingga maret ada 20o ribu dan akhir tahun 2 juta produk,” pungkas mantan Bupati Banyuwangi, jawa Timur ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)