Kursi DKI-1 Jadi ‘Kuda Pacu’ Menuju Istana

Belajar dari sejarah, kursi Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi ‘kuda pacu’ sebagai tunggangan menuju Istana Presiden. Tak heran jika posisi DKI-1 ini menjadi incaran banyak pihak seperti yang terjadi saat ini dengan munculnya nama-nama unggulan termasuk anak dan menantu Presiden Joko Widodo.

Sejarah mencatat mencatat Presiden Jokowi menapaki tangga Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara melalui jalur Jalan Merdeka Selatan (Gedung Gubernur DKI Jakarta). Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2012 setelah sebelumnya menjabat Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian terpilih dalam Pemilihan Presiden RI pada 2014.

Kursi DKI-1 ini dinilai ampuh menuju tangga Istana Kepresidenan. Jokowi menjadi calon presiden paling populer dan paling kuat hanya enam bulan setelah terpilih menjadi Gubernur DKI. Karena itu pula, sebelum selesai menjabat sebagai Gubernur di ibu kota negara, dalam waktu singkat Jokowi terpilih menjadi presiden berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla.

Fenomena menarik lainnya pada kursi DKI-1 muncul saat ini. Anies Baswedan yang dilantik sebagai Gubernur DKI pada 16 Oktober 2017, dalam survei-survei calon presiden di Pemilu 2024 yang dilakukan banyak lembaga seringkali menduduki posisi teratas dalam elektibilitasnya.

Bahkan kini sejumlah partai politik sudah melirik nama Anies untuk didukung menjadi calon presiden. Terakhir Rakernas Partai Nasdem memutuskan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden akan yang diusung di Pemilu Presiden 2024. Dua nama lainnya yakni Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo.

Memang belum pasti juga Anies bakal diusung partai-partai di Pilpres 2024. Belum juga bisa diramalkan apakah ia mampu melewati jalan menuju Istana. Namun setidaknya posisi Gubernur DKI Jakarta sangat strategis untuk meningkatkan popularitas dan mengangkat elektabilitas di mata publik. Baru satu periode menjabat terbukti popularitas Anies cukup meroket sebagai bakal calon presiden.

Mempersiapkan Jagonya

Fenomena di Gubernur DKI ini jelas membuat partai politik mulai merentang jalan. Sejumlah partai mulai mempersiapkan nama-nama untuk dicalonkan menduduki kursi DKI-1. Beberapa nama sempat muncul dalam wacana kandidat Gubernur DKI di antaranya putra pertama Presiden Jokowi dan menantunya, Gibran Rakabumi yang kini menjabat Wali Kota Surakarta serta Bobby Nasution, Wali Kota Medan.

Ada pula nama lain seperti Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Erick Thohir (Menteri BUMN), Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), Sandiaga Uno (Menparekraf), Airin Rachmi Diany (Mantan Wali Kota Tangerang Selatan), Ahmad Riza Patria (Wagub DKI), hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina.

Anies Baswedan juga masih bisa menjadi calon kuat untuk kembali menjadi Gubernur DKI jika ia urung menjadi calon presiden.

PDI Perjuangan sudah membocorkan dua nama yang berpotensi diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 mendatang. Mereka adalah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“PDIP merupakan partai yang selalu memberikan kesempatan pada kader partainya untuk ‘upgrade’ jabatan. Misalnya dari Wali Kota menjadi Gubernur, dan dari Gubernur menjadi Presiden,” kata Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDIP.

Ketua DPC PDI Surakarta FX Hadi Rudyatmo juga mengakui lebih menginginkan Gibran Rakabuming untuk maju di pilgub DKI Jakarta 2024 ketimbang di Jawa Tengah. “Kalau bertarung secara umum lebih enak di DKI Jakarta dibandingkan Jateng,” katanya.

Gibran sendiri telah mendapatkan wejangan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju di pemilihan gubernur.

Sementara Partai Golkar dan Nasdem disebut-sebut tengah mempersiapkan Airin Rachmi Diany dan Ahmad Sahroni.

Partai Gerindra juga tidak ketinggalan. Partai pemenang kedua Pemilu 2019 ini menyatakan siap mencalonkan Ahmad Riza Patria.

Jalan Tembus Menuju Istana

Kursi DKI-1 memang memiliki banyak tuah yang bisa menjadi panggung sangat strategis bagi seorang pemimpin untuk menuju pentas nasional. Meskipun itu semua tergantung dari kinerjanya ketika menjabat Gubernur DKI. Jika kinerjanya moncer, tentu akan menjadi modal popularitas dan elektabilitas memasuki pertarungan level nasional.

“Kursi gubernur DKI Jakarta ibarat menjadi laboratorium bagi publik. Mereka yang berhasil di DKI dianggap mampu untuk memimpin Indonesia,” ucap Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, beberapa waktu lalu.

Ibu kota negara juga menjadi pusat kanal dan arus informasi sehingga Pilkada DKI menjadi barometer politik nasional. Orang nomor satu di Ibu Kota akan memperoleh coverage media massa dan juga atensi publik luas dari seluruh Indonesia. Meski nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara tetapi magnet dari Pilkada Jakarta tidak akan hilang sama sekali.

Yang jelas Pilgub DKI nanti akan melahirkan dinamika politik yang sangat tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Akan ada pertarungan yang keras karena partai-partai yang terlibat akan menggunakan cara-cara terbaik untuk menempatkan kadernya di jabatan ini.

Politik memang bukan hitungan-hitungan pasti. Bisa jadi ‘kuda pacuan’ ini menghadapi jalan terjal berliku penuh lubang dan batu. Malah bisa pula tersesat jalan bukan menuju Istana, meskipun sudah menggunakan teknologi global positioning system alias GPS. Kita tunggu saja, biarkan waktu yang akan menjawabnya…