Kerasnya perlawanan eks Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group), mendapat dukungan dari istana.
Keyakinan atas dukungan dari Presiden Prabowo Subianto itu, disematkan Said Didu dalam akun media sosial (medsos) X yakni @msaid_didu, dikutip Sabtu (30/11/2024). “Terima kasih Bpk Presiden @prabowo atas perhatian pemerintah terhadap PSN PIK-2,” tulis Said Didu, Jumat (29/11/2024).
Dia pun mengunggah adanya pernyataan dari Presiden Prabowo dan 3 menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang nadanya positif terhadap perlawanan Said Didu membongkar kezaliman di PSN-PIK 2.
Mengingatkan saja, PSN di PIK 2 ini diputuskan Presiden Jokowi pada 18 Maret 2024 bersamaan dengan PSN di BSD milik Franky Widjaja (Sinar Mas).
Kembali ke akun @msaid_didu, menyematkan 4 berita berjudul: Prabowo Tegaskan Tak Ada Lagi Perumahan Eksklusif yang Dibangun Pengembang; Mendes Ingatkan Kades Tidak Cawe-cawe Pembebasan Lahan; PSN PIK 2 Bermasalah, Menteri ATR Bakal Kaji Ulang; Menteri ATR/BPN Sebut Pengembang PIK 2 tak Sesuai Rencana Tata Ruang.
Atas postingan tersebut, sejumlah warganet secara spontan memberikan dukungan kepada Said Didu. Misalnya akun @MahadewaDharne, menuliskan: “Semoga perjuangan pak @msaid_didu yang begitu gigih perjuangkan hak-hak rakyat di sana dan keras menentang oligarki pengembang PSN PIK 2, membuahkan hasil. Dengan perjuangan anda tersebut, semoga menyadarkan anak-anak bangsa, bahkan oligarki, begitu berbahaya, sama bahayanya dengan penguasa zalim,” tulisnya.
Sementara akun @edisutoto38 mengingatkan agar tidak terlena, tetap waspada meski ada dukungan dari istana. “Mudah-mudahan tidak hanya slogan saja, semoga terwujud, kalau bisa sih dikasih pelang larangan biar terlihat benar-benar. Karena untuk menghindari alasan buat pekerjanya,” tulisnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal (Pur) Fahrul Razi mendorong agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PSN di PIK 2. Mantan Menteri Agama (Menag) ini, mengusulkan agar dibentuk tim independen untuk mengungkap dugaan kezaliman dalam pembangunan PSN di PIK 2.
“Saya belum pernah blusukan ke PIK 2. Hanya tahu sedikit informasi dari apa yang disampaikan Pak Said Didu dan kawan-kawan. Tapi, pada tanggal 7 November 2024, saya sempat bincang-bincang dari hati ke hati dengan puluhan warga Banten di salah satu rumah makan di Jakarta pusat. Ternyata, cerita duka nestapa mereka lebih menakutkan dibandingkan cerita Pak Said Didu,” kata Fachrur, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dia pun menyarankan aparat negara tidak perlu terlalu agresif dalam merespons kritik, atau sebuah perbedaan pendapat. Tidak perlu sampai terjadi penangkapan atas seseorang hanya karena berbeda pemikiran.
“Saya sarankan untuk pemerintah, tidak perlu menangkapi rakyat atau menangkapi pengkritik, atau menangkap Pak Said Didu. Bentuk saja tim verifikasi pencari fakta yang netral. Untuk menemukan kezaliman yang diduga kuat terjadi di PIK 2,” ungkapnya.
Selain itu, kata Fachrur, tim ini berwenang untuk menelusuri berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Selama ini, banyak kalangan mengkhawatirkan PSN menjadi pintu masuk bagi masuknya asing dalam kawasan super elit yang serba tertutup.
“Semuanya perlu dibenahi agar tidak menjadi pemukiman yang eksklusif, atau negara dalam negara seperti yang wanti-wanti diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya, sekaligus perlu dikaji ulang apakah PIK 2 pantas masuk Proryek Strategis Nasional,” ungkapnya.