Senin, 18 November 2024 – 13:23 WIB
Ilustrasi – Aktivitas penambangan minyak dan gas di lepas pantai. (Foto: Antara).
Anggota Komisi XII DPR asal Fraksi PAN, Totok Daryanto menyoroti anjloknya produksi (lifting) minyak dalam beberapa tahun terakhir. Ke depan, pemerintah harus gencarkan riset menyeluruh untuk mengetahui jumlah riil cadangan minyak di Indonesia.
“Kami sarankan kepada SKK Migas, kepada pemerintah, dan kepada semua pihak stakeholder di bidang ini untuk duduk bersama dan mencoba melihat dengan sangat serius ya, untuk membuat hitungan-hitungan yang lebih cermat sampai berapa dan kapan kira-kira minyak kita ini, dan yang masih ada ini, harus terus kita pertahankan sampai kapan,” ujar Totok di Jakarta, dikutip Senin (18/11/2024).
Ia menilai, riset ini merupakan kegiatan mendasar, namun acapkali terlewatkan. Padahal, data persediaan cadangan minyak yang pasti haruslah dimiliki pemerintah. Belajar dari Amerika Serikat (AS) yang terus memperbarui data stok minyaknya. Karena mempermudah upaya mitigasi atau pengelolaan energi secara efektif dan efisien.
“Memang secara keseluruhan produksi minyak atau lifting itu pasti akan selalu menurun, karena memang sekarang banyak sumur tua, maka kita mesti realistis menghadapi perubahan lifting ini, sambil kita akan mengembangkan energi terbarukan sebagai apa sebagai alternatif atau sebagai energi pengganti,” kata Totok.
Advertisement
Advertisement
Asal tahu saja, anjloknya lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pekerjaan berat bagi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto yang baru saja dilantik, menggantikan Dwi Soetjipto.
Saat pelantikan Kepala SKK Migas pada Kamis malam (7/11/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengingatkan tugas berat tersebut. “Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas-tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting (minyak). Lifting kita sekarang hanya 600 ribu barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan,” kata Bahlil.
Pernyataan Bahlil terkait merosotnya angka lifting minyak yang cukup memberatkan keuangan negara. Karena Indonesia harus impor BBM dalam jumlah besar. Misalnya pada 2016, lifting minyak mencapai 829.000 barel per hari, turun menjadi 746.000 barel per hari pada 2019, turun lagi menjadi 612.000 barel per hari pada 2022. Pada 2024 tersisa menjadi 585.000 barel per hari.
Padahal, kata Bahlil, saat ini, terdapat eksplorasi di 301 sumur minyak, dan sebagian besar atau sebanyak 195 adalah sumur milik Pertamina. Selebihnya milik KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) sektor minyak dan gas bumi (migas). “Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak,” kata Bahlil.
Ia juga meminta Kepala SKK Migas memangkas aturan di migas, serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Untuk itu, seluruh jajaran SKK Migas harus bisa bekerja maksimal untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.
“Jadi tidak ada visi-misi menteri, yang ada itu visi-misi Presiden. Saya pembantu Presiden, Bapak juga adalah bagian dari pembantu menteri. Jadi, jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan,” kata Bahlil.
Menurutnya, jika lifting minyak naik, maka berdampak positif bagi pendapatan negara. Bahkan hal itu bisa menekan impor minyak. “Saya percaya, Pak Djoko adalah sosok yang pas. Kompeten untuk jabatan Kepala SKK Migas, sebab pernah di Dirjen Migas dan Deputi SKK Migas,” kata Bahlil.
Dia pun mengingatkan Djoko untuk tidak segan-segan turun ke lapangan, bahkan kerja tanpa batas. “Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif. Makna dari pada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari, itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu mau tidur pun otak saya itu cuma lifting, lifting, dan lifting,” kata Bahlil.
Wanti-wanti Bahlil mengingatkan Djoko agar tidak mau diatur-atur pengusaha migas. Namun demikian, kebijakan dari Kepala SKK Migas haruslah adil di mata pengusaha. “Jangan bapak mau diatur pengusaha, yang mengatur pengusaha adalah pemerintah. Tapi pemerintah enggak boleh zalim sama pengusaha. Enggak boleh, kita harus ada di tengah,” demikian Bahlil.