Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan akan melihat respon masyarakat terkait kebijakan soal migrasi kompor LPG ke kompor listrik. Respon ini akan pemerintah dapat setelah uji coba kompor listrik ini selesai pemerintah lakukan.
“Nah jadi sekarang kan diuji coba kompor listrik, sekarang juga motor listrik didorong, ya supaya bisa masuk. Nanti tinggal respons daripada pasar, kalau ini pasarnya responsnya bagus otomatis demand-nya juga naik,” kata Arifin saat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Dia mengatakan, rencana penerapan kompor listrik ini pemerintah lakukan sebagai upaya untuk menyalurkan over supply (kelebihan kapasitas) dari pembangkit-pembangkit listrik dari PLN.
Sehingga dengan kebijakan ini harapannya over supply ini bisa terserap oleh masayarakat dan sekaligus untuk mengurangi subsidi pada gas LPG.
Arifin menjelaskan, kapasitas over supply dari pembangkit-pembangkit listrik milik PLN sendiri sudah mencapai 5 gigawatt (GW). Meski begitu, Arifin belum bisa menjabarkan soal rincian data keseluruhan energi listrik milik PLN.
“Ya untuk menyalurkan over supply. Kan kalau over supply harus bayar take or pay ya kan? Nah ini kan beban kan? (Data over supply saat ini masih) cukup banyak ya, karena masih ada pembangkit-pembangkit baru yang masuk dalam program dulu ya dalam konsumsi akan selesai. Nah ini akan menjadi tambahan,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi migrasi dari kompor LPG ke kompor listrik untuk menekan biaya subsidi yang ada pada LPG. Sehingga subsidi untuk bisa tersalur ke sektor energi lainnya seperti listrik yang akan membuat penggunaan kompor listrik menjadi murah. Saat ini pemerintah sudah mulai melakukan uji coba di tiga daerah, yakni Denpasar, Solo, dan Sumatera.
Program kompor listrik ini selain menekan over supply juga harapannya dapat mengubah energi yang mahal menjadi energi yang murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan.
Untuk itulah, PLN mendukung program kompor listrik dengan mempertimbangkan suatu keseimbangan yang merupakan masukan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)