News

Luhut Kritik soal OTT, Begini Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) bisa berakibat buruk bagi citra negara.

Kepala Bagian Pemberiaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menjalankan kerja secara holistik, termasuk pada sisi penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Mungkin anda suka

“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja tapi diselesaikan dengan kerja-kerja terukur secara holistik,” kata Ali di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ali menjelaskan setiap lembaga antirasuah itu melakukan OTT di suatu wilayah atau sektor tertentu, KPK pasti bergegas melakukan upaya pencegahan atau pendekatan pendidikan antikorupsi.

Bersamaan dengan tindakan OTT terhadap kepala daerah, lanjut dia, KPK juga melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah melalui instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Sebagai contoh, Ali menyebut OTT terhadap Rektor Universitas Lampung terkait korupsi penerimaan mahasiswa baru. Menurut dia, KPK tidak berhenti pada upaya penindakan, tapi melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar modus serupa tak terulang kembali.

Lebih lanjut, Ali menuturkan KPK juga terus berupaya mengidentifikasi setiap celah korupsi di pemerintah daerah (pemda) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk memonitor upaya-upaya pencegahannya.

“KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun sektor tersebut,” ungkap Ali.

Sebelumnya, Menko Luhut melontarkan kritik terhadap kinerja KPK. Menurutnya, KPK tidak perlu sedikit-sedikit tangkap orang. Luhut menyebut apa yang dilakukan KPK melalui OTT tidak baik untuk keberlangsungan negeri ini. Bisa mencemarkan citra baik Indonesia.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut, di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022).

Luhut menekankan, bila digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Maka, KPK tidak perlu lagi sedikit-sedikit main tangkap.

“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” beber Luhut.

Pernyataan itu kemudian mendapatkan dukungan dari Menteri Koordinator Pidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button