Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan taat pada konstitusi bahwa jabatan presiden hanya 2 periode. Tetapi, bila keinginan rakyat terus membesar berbarengan dengan kekuatan politik ingin menunda Pemilu 2024, kemudian DPR RI dan MPR RI sepakat mengubah UUD demi menunda pesta demokrasi lima tahunan itu, maka Jokowi bakal taat pada keputusan konstitusi tersebut. Dalam arti melanjutkan masa jabatan tiga periode.
“Di Istana Bogor beliau (Jokowi) udah ngomong taat pada konstitusi. Tapi kalau rakyat terus berkembang dan DPR dan MPR bilang bagaiamana, ya konstitusi yang dibikin itulah yang ditaati oleh presiden. Jadi konstitusi itu yang memerintahkan presiden. Siapapun presidennya,” kata Luhut, saat menjadi narasumber di Deddy Corbuzier Podcast, dikutip Jumat (11/3/2022).
Luhut mengklaim memiliki big data sekitar 110 juta rakyat Indonesia sangat menginginkan perekonomian kembali pulih. Di sisi lain negara meski menyiapkan banyak angaran untuk membiayai Pemilu 2024 di tengah perekenomian sedang tidak baik-baik saja akibat hantaman pandemi COVID-19.
“Ada yang ingin perekonomian membaik tidak ingin ada perseteruan. Kita coba tangkap dari suara data-data tersebut bilang kita mau habisi ratusan triliun lebih untuk Pilpres dan Pilkada dalam keadaan begini,” ucapnya.
Ucapan Luhut juga terdengar senada dengan ucapan Presiden Jokowi saat menanggapi wacana tiga periode. Bagi orang kepercayaan Jokowi itu, usulan perpanjangan jabatan presiden bagian dari demokrasi.
“Kalau ada wacana-wacana di publik itu kan bagian dari demokrasi. Misalnya ada hastag turunkan Jokowi ya sudah kan cuman sampek di situ aja. Kalau ada yang bilang Jokowi perpanjang ya udah, kalau suara membesar silahkan mau tanggapi atau tidak,” tandasnya.
Polemik Tiga Periode Jokowi
Sebagai tambahan informasi, bola panas penundaan Pemilu 2024 terucap dari mulut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Isu itu terus bergulir tatkala berbagai kalangan bersuara keras menolak wacana itu.
Bahkan semakin memanas saat ada bocoran menarik di kalangan wartawan. Bahwa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga berada di belakang wacana penudaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Kabarnya Luhut, yang juga orang kepercayaan Jokowi itu, secara senyap meminta partai politik mendukung gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahkan, Luhut mengklaim Presiden Jokowi setuju dengan langkahnya menjaring dukungan partai politik untuk mengaminkan penundaan pemilu.
Walau terlambat berkomentar, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi mengatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yakni tetap menjabat dua periode saja. Namun, Jokowi mengaku tak bisa melarang wacana penundaan pemilu yang menggelinding saat ini, sebab hal itu bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)