Partai Demokrat memastikan tak akan mencampuri proses hukum yang tengah membelit salah satu kadernya, Lukas Enembe.
Gubernur Papua itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan gratifiaksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di Demokrat, Lukas Enembe menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Papua.
“Soal Lukas Enembe, kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan. Kami hanya meminta agar proses hukum terhadap yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan prinsip due process of law, hormati hak-hak hukumnya dan dihukum menurut aturan hukum sesuai dengan rasa keadilan yang sebenarnya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman kepada wartawan pada Selasa, (20/9/2022).
Demokrat kata Benny, mendukung agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Meski begitu, Benny menyindir jika penegakan hukum haruslah adil dan tidak tebang pilih.
“Kami Partai Demokrat mendukung agenda berantas korupsi, tapi harus adil dan menurut aturan hukum. Jangan tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan, itu saja,” katanya.
Soal jabatan Lukas di partai setelah menjadi tersangka di KPK, Benny memastikan partainya akan mengambil tindakan sesuai kebijakan partai.
“Itu dengan sendirinya, itu tradisi kami di Demokrat begitu ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi, siapapun dan apapun jabatannya dalam partai harus legowo melepaskan jabatannya di partai. Partai tidak melindungi siapapun yang kena kasus korupsi. Malah menghimbau jangan mangkir apalagi menyembunyikan diri dari tanggung jawab hukum di KPK,” tegasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)