Macet Horor di Tanjung Priok, Menhub Tunjuk Pelabuhan Ciwandan dan Patimban Jadi Alternatif


Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumumkan kapasitas Pelabuhan Ciwandan dan Patimban dinilai cukup sebagai alternatif untuk mengatasi kepadatan (kongesti) logistik di Tanjung Priok akibat kelebihan beban aktivitas bongkar muat logistik. Kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok telah menyebabkan macet horor di kawasan tersebut sampai 15 kilometer.  

“Alternatif itu telah kami sediakan, ya. Kapasitas di Banten (untuk bongkar muat logistik) apakah memungkinkan? Mungkin. Kemudian di Pelabuhan Patimban nanti, mungkin (untuk bongkar muat logistik), tapi kami lihat dulu lokasi para pelaku usaha yang akan menggunakan fasilitas pelabuhan itu ada di mana,” kata Dudy di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Pernyataan itu disampaikan Dudy untuk menjawab usulan asosiasi logistik yang menyarankan ada pelabuhan alternatif di luar Tanjung Priok, Jakarta Utara, guna mengurangi kongesti serta meningkatkan efisiensi dan kepastian layanan ekspor-impor logistik.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan dalam Halal Bihalal dan Forum Group Discussion yang diselenggarakan ALFI di Menara Kadin Jakarta, pada Jumat (26/4/2025) mengatakan salah satu pelabuhan yang dapat menjadi alternatif sebagai hub pelaksanaan bongkar muat logistik untuk ekspor-impor yakni pelabuhan Ciwandan di wilayah Banten.

Menanggapi hal itu, Dudy mengakui ada wacana pengalihan sebagian aktivitas bongkar muat dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Ciwandan di Banten dan Patimban di Subang demi mengatasi kemacetan parah yang pernah terjadi.

Menurutnya, kemacetan lalu lintas logistik di sekitar Priok terjadi akibat salah satu terminal melebihi kapasitas tampung yang seharusnya dibatasi maksimal 65 persen dari total kapasitas.

Dudy menuturkan pihaknya telah menyampaikan kepada Pelindo sebagai pemegang konsesi agar tidak ada lagi terminal yang melebihi kapasitas.

“Karena kami sudah melihat dampaknya apabila terminal menampung lebih dari kapasitas maka kapasitas jalan tidak akan bisa mendukung,” jelasnya.

Atas kejadian itu, Kementerian Perhubungan mempertimbangkan pemanfaatan pelabuhan lain seperti Ciwandan dan Patimban untuk mendukung kelancaran logistik nasional hingga ekspor-impor. Namun Dudy menekankan relokasi aktivitas bongkar muat dari Tanjung Priok ke pelabuhan lain tidak bisa dipaksakan karena tetap bergantung pada keputusan dan pertimbangan bisnis para pelaku usaha.

Faktor utama yang menentukan relokasi adalah efisiensi distribusi barang, lokasi gudang, serta jarak pelabuhan dengan pabrik atau pengguna akhir barang logistik tersebut.

“Yang paling penting buat kami adalah mengatur agar kapasitas di Priok tidak kelebihan yang bisa berdampak pada kemacetan di jalan. Bahwa dipikirkan ke pelabuhan lain, iya. Tapi kami harus menyerahkan kembali kepada para pelaku usaha,” bebernya.

Car terminal dan container terminal Pelabuhan Patimban saat ini masih dalam tahap pembangunan untuk mendukung bongkar muat logistik. Kementerian Perhubungan berharap jika pelabuhan dan akses di Patimban selesai, para pelaku usaha di sekitar Subang dapat memanfaatkannya sebagai pelabuhan utama mereka.

“Yang pasti buat kami bahwa kejadian kemarin itu (kemacetan parah di Tanjung Priok) sudah mengindikasikan bahwa kapasitas itu tidak boleh over. Sebab akan berdampak kepada pengguna jalan,” kata Dudy.