Kemacetan lalu-lintas terjadi di jalan Sudirman-Thamrin saat jam pulang kantor Kawasan Karet, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI akan mengalokasikan Rp6,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 untuk penanganan macet di Jakarta. Dari besaran anggaran itu, Pemprov DKI menggunakannya untuk berbagai program. Salah satunya memberikan subsidi untuk transportasi umum, antara lain LRT, MRT dan transjakarta. Besaran anggaran untuk public service obligation (PSO) itu mencapai Rp4,9 triliun.
Pemprov DKI saat ini disebut tengah fokus meningkatkan kualitas hingga kuantitas angkutan umum di Jakarta untuk memberikan keamanan serta kenyamanan masyarakat. Penanganan kemacetan di Ibu Kota masuk dalam program prioritas Pemprov DKI di 2024. DPRD DKI telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp81,71 triliun.
Baca Juga:
Foto: Wajah Usang Terminal Bus Blok-M Jelang Revitalisasi Jadi Kawasan Berorientasi Transit
