Ternyata, biaya pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), cukup mahal. Angkanya lebih gede ketimbang anggaran untuk bantuan sosial (bansos) setahun.
Tak sedang bercanda, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono meminta anggaran Rp26 triliun untuk pemerliharaan. “Kami mengusulkan (biaya pemeliharaan) Rp26 triliun,” kata Basuki, Jakarta, dikutip Kamis (22/8/2024).
Menurut Basuki, seluruh bangunan gedung perkantoran di IKN serta sarana dan prasarana yang sudah dibangun menggunakan APBN, dipelihara OIKN menggun
akan dana yang diusulkan tadi.
Obyek pemeliharaan, kata Basuki, mulai dari Istana dan Kantor Presiden serta Wakil Presiden, komplek Kemenko, 47 Tower ASN, termasuk jalan dan air minum.
“OIKN akan kita serahin untuk memelihara, terutama bangunan bangunan yang sudah kita bangun tahun ini, jalan, air minum, kantor-kantor, hunian ASN yang 47 Tower ASN,” jelasnya.
Basuki mengungkapkan, infrastruktur yang sudah dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR, akan diserahkan menjadi aset OIKN. “Akan kita serahkan untuk dioperasikan oleh OIKN termasuk membangun bagian-bagian yang harus dibangun oleh OIKN,” ujarnya.
Usulan anggaran pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana di IKN sebesar Rp26 triliubn per tahun, bukanlah kecil. Bahkan lebih besar ketimbng anggaran untuk bantuan sosial yang mencapai Rp22,5 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, anggaran bansos pada 2024 sebesar Rp22,5 triliun melonjak ketimbang tahun sebelumnya yang hanya Rp9,6 triliun. Atau naik 135 persen.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani, Selasa (19/3/2024).
Sri Mulayani merincikan, pembagian anggaran bansos senilai Rp22,5 triliun, dibagi menjadi Rp12,8 triliun untuk Kementerian Sosial (Kemensos).
Program bansos yang dijalankan Kemensos diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM.
Selanjutnya program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), anggarannya Rp 7,7 triliun.
Adapula Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 1.000 siswa, dan KIP Kuliah untuk 105 ribu mahasiswa yang dijalankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) senilai Rp900 miliar.
Dan, anggaran PIP untuk 1,4 juta siswa madrasah serta KIP untuk 11,1 ribu mahasiswa yang dijalankan Kementerian Agama (Kemenag), senilai Rp 1,1 triliun.