Mahasiswa dan PGRI Kawal Sidang Kedua Guru Supriyani: Dikriminalisasi, Harus Dibebaskan

Senin, 28 Oktober 2024 – 12:33 WIB

Ratusan guru dan mahasiswa di Konawe Selatan, Sultra, mengawal sidang kedua guru honorer Supryani di Pengadilan Negeri Anddolo dengan menyamoaikan orasi, Senin (28/10/2024). (Foto: Antara/Adryan Lusa)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung

Ratusan guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara kembali mengawal kasus sidang kedua Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin (28/10/2024).

Masa PGRI datang dari pagi dan langsung menuju tempat persidangan. Massa solidaritas PGRI hanya berada di luar pengadilan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Brimob Sultra dan Polres Konawe Selatan (Konsel).

Selain itu datang juga massa solidaritas dari mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang ikut mengawal kasus guru Supriyani

Dalam orasinya mahasiswa menegaskan, kasus Supriyani adalah kasus yang mengada-ada.

“Kasus ini sulit dipercaya bahwa seorang guru honorer harus dikriminalisasi seperti ini. Kami tidak akan bergeser dari kantor pengadilan ini sampai ada kabar yang menggembirakan dari Ibu Supriyani,” kata seorang mahasiswa saat berorasi.

Ketua PGRI Sultra Abdul Halim Momo mengatakan massa PGRI turun untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Supriyani.

“Kami berharap agar Supriyani divonis bebas karena kami melihat beliau tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan,” ujar Abdul Halim menegaskan.

Advertisement

Sebagai informasi, guru honorer SDN 4 Baito Supriyani baru-baru ini viral di berbagai media sosial karena dilaporkan oleh orang tua siswanya yang merupakan anggota Polsek Baito dengan tuduhan penganiayaan, April 2024.

Kemudian pihak kepolisian melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan dan dilakukan penahanan terhadap Supriyani di Lapas Perempuan.

Hakim PN Andoolo Layak Terapkan Restorative Justice 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo menilai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara layak menerapkan restorative justice atau keadilan restoratif untuk guru honorer Supriyani.

“Ketika berkas perkara atas nama Ibu Supriyani sudah sampai di PN Andoolo dan akan dilakukan pemeriksaan di tingkat pengadilan, maka di sinilah menurut saya konsep restorative justice atau bisa diluruskan dan diterapkan oleh majelis hakim PN Andoolo yang menangani dan mengadili perkara Ibu Supriyani,” ujar Rudi, sapaan akrab Rudianto Lallo melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (28/10/2024).

Rudi yang juga berlatarbelakang advokat menjelaskan, ketika suatu perkara sudah dilimpahkan dan disidangkan di pengadilan, maka ujungnya tentu saja ada putusan akhir majelis hakim. Alasannya, setiap perkara yang telah masuk ke pengadilan pasti telah melalui proses pro justitia, yang dimulai dari proses di polisi dan proses di Kejaksaan.

“Karena muaranya kasus Ibu Supriyani itu di pengadilan, maka di sinilah paling tepat langkah restorative justice diterapkan oleh majelis hakim PN Andoolo untuk Ibu Supriyani. Penerapan restorative justice oleh hakim atau pengadilan sudah ada dasar hukumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERMA ini menjadi acuan,” jelasnya.

Mantan ketua DPRD Kota Makassar ini membeberkan, secara normatif memang restorative justice bisa diterapkan di antaranya jika korban memaafkan pelaku tindak pidana serta korban dan pelaku berdamai. Untuk konteks kasus Supriyani, hakim PN Andoolo seyogianya arif dan bijaksana dalam mendorong penyelesaian perkara Supriyani lewat restorative justice, berupa semaksimal mungkin agar korban (murid dan keluarganya) bisa memaafkan Supriyani dan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.

“Hal tersebut juga sudah menjadi syarat penerapan restorative justice oleh hakim atau pengadilan yang ada di Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Tetapi yang pasti kasus Ibu Supriyani ini, sekali lagi, memang benar-benar layak untuk restorative justice, karena ini kasus dugaan penganiayaan ringan antara guru dan murid. Dan, mungkin saja mens rea-nya itu tidak ada niat guru membuat luka dan sebagainya, niat guru hanya mau membimbing dan membina siswanya,” ungkap Rudi.

Bagi Rudi, Supriyani sebagai guru dan muridnya yang diduga sebagai korban hakikatnya seperti hubungan ibu dan anaknya. Supriyani sebagai guru tentu menegur muridnya sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan, yang jika ada kontak fisik tentu bukan untuk tujuan membuat luka atau penganiayaan. 

Karena itu Rudi menekankan, sebenarnya kasus Supriyani tidak perlu ditangani di ranah pidana, apalagi sampai Supriyani sempat ditahan sebelumnya. Ia mengapresiasi dan bersyukur penahanan terhadap Supriyani telah ditangguhkan oleh PN Andoolo dan Kejari Andoolo berdasarkan Surat Penetapan PN Andoolo Nomor : 110/Pen.Pid.Sus-Han/2024/PN.Ad tertanggal 22 Oktober 2024.

“Menurut saya, kasus-kasus seperti ini negara tidak perlu terlibatlah terlalu jauh. Apalagi sampai ditahan itu saya kira tidak masuk akal. Kita bersyukur sudah ditangguhkan penahanannya Ibu Supriyani,” tutur Rudi.

Topik

BERITA TERKAIT