Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berjanji akan mendalami kasus ratusan ribu WNI di Malaysia yang belum masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meski begitu, Mahfud belum menerima laporan terkait temuan tersebut.
“Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami, itu soal KPU,” kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2023).
Sebagai lembaga independen, KPU sudah selayaknya mencegah hal ini terjadi. Mengingat, hari pemilihan sudah semakin sempit.
“Ya KPU itu lembaga independen. Kalau memang ada yang tidak benar kita sampaikan,” jelasnya.
Di samping itu, Mahfud menegaskan bahwa penetapan DPT merupakan bagian dari tahapan pemilu yang sudah harus siap sejak jauh hari.
“Kalau itu ada yang tidak masuk bagaimana ceritanya biar KPU yang menjelaskan,” ujarnya.
Sebelumnya, akun X (dahulu Twitter) @MurtadhaOne1 mengunggah video yang menampilkan adanya ratusan ribu pemilih Indonesia yang belum tercatat di DPT.
“KPU dan @bawaslu_RI sangat tidak profesional dan patut diduga ada unsur curang. Viralkan terus biar rakyat tahu. No viral, no justice,” tulis akun tersebut dilihat Inilah.com, Selasa hari ini.
Dalam unggahan video itu, terdapat warga yang menyatakan dugaan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia untuk memainkan suara ke salah satu pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.