Eks Menko Polhukam Mahfud Md menganggap tidak tepat pemerintah turut membahas program makan siang gratis saat sidang kabinet paripurna hari ini.
Mulanya, Mahfud enggan menanggapi perihal program yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Terserah kamu saja hehe. (Kalau secara etis atau tidaknya) ya kamu nilai sendiri saja,” ucap Mahfud kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Setelah tahu bahwa program ini dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahfud angkat bicara. Ia menduga, mungkin saja pembahasan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi pemerintah, guna memetakan risiko jika program ini dijalankan kelak.
“Mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet,” ujarnya.
Meski begitu, ia merasa kurang pantas jika program makan siang dan susu gratis ini masuk ke dalam perencanaan APBN 2025. Alasannya, program itu adalah janji kampanye kandidat presiden yang belum resmi menang apalagi dilantik.
“Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang bisa masuk nanti di APBN perubahan, Juni 2025,” ucap Mahfud menerangkan.
Diketahui, pada sidang kabinet paripurna yang dipimpin Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), program makan siang gratis turut dibahas. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai mengikuti sidang mengatakan, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. “Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja,” terangnya.
Saat ditanya apakah sidang kabinet paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden yang lain, Bahlil mengatakan, ia tidak mengetahui secara detail. “Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis,” ujar Bahlil.
Yang jelas, kata dia, begitu masa jabatan Presiden Jokowi selesai Oktober 2024, otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam sidang hari ini.