“Ini adalah hal yang keliru dari presiden Jokowi, seharusnya dibubarkan saja relawan itu sejak dilantik menjadi presiden”
Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat (Musra) rencananya akan mengadakan silaturahmi nasional (silatnas) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022).
Acara akan berlangsung pada pukul 06.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Sebanyak 150 ribu orang akan memadati Gelora Bung Karno.
Staf Khusus Presiden yang menjadi Ketua Pelaksana acara tersebut yakni Aminuddin Ma’ruf mengatakan relawan yang akan berkumpul dari seluruh Indonesia.
“Besok di tempat ini akan akan ada silaturahmi organ relawan bersama Presiden Joko Widodo,” kata Aminudin di GBK, Jumat, (25/11/2022).
Gerakan Musra dimulai pada 27 Agustus 2022 dengan tujuan untuk menjaring Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Mengusung tajuk ‘Mencari Pemimpin Rakyat, Melanjutkan Agenda Kerakyatan’ para relawan Jokowi ini berharap, bisa mengawal kelanjutan agenda dan program kerja Jokowi agar dilanjutkan presiden berikutnya.
Sejak Agustus hingga kini, tercatat kegiatan Musra sudah digelar sebanyak tujuh kali. Musra I digelar di Bandung pada 28 Agustus 2022. Lalu pada 23 Oktober 2022 para relawan melaksanakan Musra III atau Musra Riau.
Lalu relawan mengadakan Musra IV di Palembang pada Sabtu 29 Oktober, Musra V dihelat di Batam pada 5 November 2022 dan Musra VI dilaksanakan di Padang Sumatera Barat, pada 6 November 2022.
Terakhir gelaran Musra VII dihelat di Serang Banten pada 20 November 2022. Sementara itu, Musra II yang sedianya akan digelar di Makassar pada 1 Oktober ditunda pelaksanaannya dan baru bisa digelar pada 12 November 2022.
Yang terbaru, pada konferensi pers Rabu (23/11/2022) Ketua Dewan Musra Andi Gani Nena Wea, menyatakan bakal menggelar musra lanjutan di Hong Kong untuk menjaring nama usulan capres.
Nantinya seluruh nama yang dominan disuarakan oleh relawan bakal disetor oleh Presiden Jokowi dalam puncak acara Musra Indonesia pada Februari 2023.
Safari Politik Musra
Pada sela-sela perhelatan ketujuh Musra itu, para relawan juga rajin menemui sejumlah elit partai politik, untuk memberikan laporan hasil pemilihan bakal capres dan cawapres hasil gelaran Musra.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sempat menerima kunjungan para penyelenggara Musra di kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat pada Senin (7/11/2022).
Adapun tujuannya adalah untuk menyerahkan hasil Musra I kepada Airlangga. Hasil tersebut diserahkan langsung kepada Airlangga oleh Panel Barus, selaku ketua panitia acara, dalam pertemuan tertutup.
Pertemuan tersebut tak sekadar membahas hasil musra namun membahas soal lain. Terdapat beberapa hal yang bakal dibahas mencakup kriteria pemimpin pada 2024 dan program harapan rakyat.
Selain Golkar, para relawan yang tergabung di Musra ini juga sudah menemui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Selain itu ada juga agenda sowan ke Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto.
Yang terbaru, para relawan juga mengklaim akan silaturahmi ke partai-partai pendukung Anies Baswedan. Yakni, Partai NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Bagaimana pun semua partai peserta pemilu harus kami datangi. Tidak ada kendala politik apa pun, buat kami, cair. Relawan itu cair,” kata Ketua Dewan Musra Andi Gani Nena Wea, Rabu (23/11/2022).
Bubarkan Relawan
Langkah safari politik para relawan ini menuai kritik. Pengamat politik Refly Harun menilai apa yang dilakukan para relawan Jokowi bisa mencoreng nama mantan Walikota Solo tersebut. Sebab, sambung Refly, para relawan tersebut berani membawa-bawa nama Jokowi untuk kegiatan di luar urusan kenegaraan.
“Ini berbahaya bagi citra Jokowi yang sudah dibina selama ini, di akhir periodenya seharusnya Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Jangan sampai rusak apa yang sudah presiden bangun selama ini,” tuturnya kepada Inilah.com, baru-baru ini.
Dia menilai seharusnya sudah sejak lama Presiden Jokowi membubarkan para relawan. Pasalnya, begitu dilantik menjadi seorang presiden, Jokowi merupakan pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia bukan presiden bagi para relawan. “Relawan itu tidak boleh bawa-bawa nama presiden,” cetusnya.
Menurutnya, selama ini Jokowi telah melakukan pembiaran bahkan bisa dibilang merawat para relawan. “Ini adalah hal yang keliru dari presiden Jokowi, seharusnya dibubarkan saja relawan itu sejak dilantik menjadi presiden,” tegasnya.
Jika terus dibiarkan, Refly khawatir akan ada banyak kepentingan yang disalurkan melalui kegiatan safari politik para relawan ini. “Selama Jokowi masih menjabat, tentu ini akan mengundang konflik kepentingan,” tandas dia.
Sementara, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan kepada relawan untuk harus menunjukkan kedewasaannya.
Caranya, tambah dia, dengan tidak memaksakan usulan capres. Sebab, konstitusi sudah mengatur ihwal pengusungan capres harus dilakukan oleh partai politik. “Namanya suara relawan atau suara rakyat, saya pikir sah-sah saja sepanjang hanya sebatas menyampaikan usulan,” kata Pangi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)