Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengungkap penentuan jumlah komisi di DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) akan dibahas Selasa (1/10/2024) malam.
“Hari ini (malam ini) informasinya akan ada penentuan jumlah komisi yang ada, dan kalau sudah ada pimpinan DPR tentu akan mengetok badan-badan atau alat kelengkapan yang ada,” ucap Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).
Aria melanjutkan, setelah penentuan jumlah komisi tersebut, juga bakal dibahas soal siapa saja yang akan menjadi pimpinan komisi.
“Setelah alat kelengkapan diketok, baru kemudian menentukan anggota-anggota komisi dan alat kelengkapan, setelah itu baru mengetok pimpinan-pimpinan komisi atau pimpinan-pimpinan alat kelengkapan,” kata dia.
Tak hanya itu, berdasarkan informasi yang ia dengar, jumlah AKD bisa berjumlah 13 berserta dengan badan lainnya. Ia menilai penambahan komisi di DPR memang diperlukan, mengingat banyaknya tugas dan mitra kerja. Terlebih, pengalaman dirinya selama menjadi anggota DPR tiga periode, sempat kesulitan untuk mencapai kuorum rapat karena beberapa anggota juga turut merangkap jabatan.
“Kami berharap pemekaran komisi menjadi 12 atau 13 harus tetap memperhitungkan bagaimama kualitas persidangan kita untuk lima tahun kedepan, dari fungsi-fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan,” tegas Aria.
Jangan sampai, lanjut dia, lima tahun kedepan justru hal-hal yang menyangkut keterwakilan anggota dewan justru tidak berbunyi di forum-forum rapat, baik di tingkat komisi maupun paripurna.
Politikus PDIP ini mengakui selama periode 2019-2024 memang performa para anggota dewan menurun.
“Saya berharap defisit akses rakyat untuk berbagai hal itu harus semakin diakomodir oleh DPR. Di sinilah tempat untuk ikut campurnya rakyat menentukan berbagai kebijakan lima tahun kedepan. Dan jangan sampai justru ikut campurnya rakyat tidak terwakili oleh kita-kita yang ada di anggota dewan saat ini atau lima tahun kedepan,” tuturnya.
Aria menegaskan DPR kedepan harus lebih berorientasi kepada rakyat. Sehingga wakil rakyat harus mampu menutup berbagai kesenjangan akses tentang kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya.
“Saya melihat banyak anggota anggota baru, hampir 50 persen dan dengan background yang tentunya sangat beragam. Saya hanya mengingatkan jangan sampai DPR yang harusnya jadi rumah rakyat ini, tertinggal dari berbagai suasana kepentingan dan kepentingan rakyat,” tandasnya.