Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengaku sudah memprediksikan akan adanya bantuan sosial (bansos) berskala besar disaat musim kampanye. Bansos-bansos ini sengaja dikucurkan untuk kepentingan elit.
“Penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini, menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat,” ujar Neni kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (5/1/2024).
Neni mengatakan, bansos dengan kepentingan terselubung ini, tidak hanya berlaku di pilpres saja, namun juga pileg.
“Biasanya modus ini digunakan saat pertemuan terbatas dan tatap muka juga reses dewan (DPR),” ujarnya.
Neni juga membeberkan para oknum pejabat ini akan memanfaatkan bansos untuk daerah pemilihan masing-masing.
“Terbukti di pemilu 2019 lalu, kasus program PKH juga dipolitisasi. Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye lainnya,” jelasnya.
“Bawaslu juga akan sangat sulit untuk mencegah, melarang dan membatasi pelaksanannya,” lanjutnya.
Politisasi Bansos
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mencium kuatnya aroma politik di balik bansos-bansos ini.
“Karena, ada putra Jokowi yang punya kepentingan di Pilpres dan pemilu 2024. Satunya jadi cawapres, satunya jadi ketum parpol peserta Pemilu 2024. Di situ nuansa politiknya,” kata Trubus.
Apalagi, kata dia, bansos beras 10 Kg digelontorkan hingga Juni 2024, seolah-olah istana sudah memprediksikan bahwa Pilpres 2024 yang berlangsung pada 14 Februari itu, berlangsung 2 putaran.
Pun demikian, peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan, sulit menutupi aroma politis dalam program bansos di penghujung pemerintahan Jokowi.
“Sulit sekali menyangkal kalau bansos-bansos ini tidak dipakai untuk kepentingan politik,” kata Usep.