Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara menegaskan, keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sangat pantas ditolak. Harga barang tak terbeli dan kemiskinan naik 12 persen.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (12/9/2022), Marwan mengatakan, dampak kenaikan BBM cukup dahsyat memukul rakyat kecil. “Kenaikan BBM ini, jelas memberatkan ekonomi rakyat yang saat ini masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa lain, khususnya bahan pangan. Hitungan saya, inflasi 2022 melonjak 10 persen,” tuturnya.
Marwan meyakini, pasca Jokowi memutuskan kenaikan harga BBM dari jenis Pertalite, Solar dan Pertamax maka kemiskinan bakal bertambah. “Yang miskin makin miskin, sedangkan yang hampir miskin benar-benar jatuh miskin. Tingkat kemiskinan tahun ini bakal berlipat menjadi 12 persen,” tegasnya.
Kalau analisa Marwan benar, benar-benar celaka rakyat Indonesoa. Data Badan Pusat Statistik(BPS), persentase kemiskinan pada September 2021 mencapai 9,71 persen, Turun 0,43 persen dibandingkan Maret 2021 dan 0,48 persen dibandingkan September 2020.
Saat di Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/9/2022), Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk rajin memantau harga bahan pangan, khususnya besar. Ketika naik, segera lakukan upaya untuk menurunkannya. Karena, kenaikan harga beras identik dengan bertambahnya jumlah orang miskin.
Jokowi mendorong kepala daerah tidak ragu mengalokasikan APBD untuk menurunkan harga sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kini, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu lalu baru disampaikan,” ucap Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)