Masih Banyak Rumah Dinas Terlihat Kokoh, Klaim Sekjen DPR tak Layak Huni Cuma Cari Alasan?


DPR berencana mengganti fasilitas rumah dinas bagi para legislator dengan tunjangan untuk hunian. Sekjen DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rumah jabatan anggota DPR yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan sudah dibangun sejak tahun 80-an. Sehingga wajar bila kini, beberapa kondisi rumah tampak tidak layak huni.

“Jadi rumah ini sekali lagi dibangun di tahun 80-an dengan cara pandang waktu itu, tentu dengan cara pandang sekarang menurut saya perlu di-refresh kalau itu akan dijadikan hunian untuk DPR,” ucap Indra di kawasan rumah jabat anggota DPR Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Ia menyebut, hunian DPR yang juga merupakan aset negara, memang sempat mengalami perbaikan pada tahun 2008 dan 2010, namun kondisinya pun tetap tak banyak berubah.

Screenshot 2024-10-07 at 19-16-51 (6) WhatsApp.png
Tampak luar hunian DPR yang masih layak dan kokoh. (Foto: Inilah.com/Diana)

“Saya lihat di rumah yang pertama itu kan retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif, dan itu tidak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya, tapi memang strukturnya harus diperbaiki,” ujar dia.

Dia mengklaim, rumah jabatan anggota DPR yang masuk kategori layak huni hanya sebesar 45 persen, namun mereka yang menempati juga tak jarang mengajukan keluhan melalui aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata (Perjaka). Berangkat dari itu, DPR memikirkan opsi memberikan tunjangan hunian.

Indra mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji berapa besaran tunjangan hunian yang didapat masing-masing anggota nantinya.

Screenshot 2024-10-07 at 19-17-28 (6) WhatsApp.png
Penampakan kamar tidur di rumah dinas DPR, terlihat rapih kokoh tidak ada kebocoran atau tembok retak. (Foto: Inilah.com/Diana)

“Berkaitan besaran (tunjangan) tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta, pasti berbeda dengan kalau misalnya di DPRD, provinsi atau kabupaten kota, uang perumahannya Rp40 juta, Rp50 juta,” ujar dia.

Indra boleh saja menggunakan dalih hunian para anggota dewan tak lagi layak. Tapi faktanya masih banyak rumah dinas yang  terbilang kokoh dan utuh, seperti genteng, kaca, dan tembok yang masih dalam keadaan baik.

Sementara itu, bagi rumah dinas anggota DPR yang sudah dalam kondisi rusak, lebih karena tidak terawat. Sebab rumah-rumah tersebut sudah lama dalam keadaan kosong. Akibatnya, perawatan terbengkalai seperti plafon bocor yang dibiarkan, cat dinding mengelupas, tembok retak, lampunya mati, hingga bau dan lembab.