Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku gerah dengan isu perpanjangan jabatan Presiden Jokowi. Ia menyesalkan adanya narasi perpanjangan jabatan Presiden yang bertentangan dengan konstitusi.
“Pertanyaannya adalah kemana Menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan Presiden tersebut? Dimana batang hidung Menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?,” kata Masinton kepada inilah.com, Senin (11/4/2022).
Menurutnya sosok Menko itulah yang semestinya menghadapi mahasiswa yang hari ini menggelar demo menolak Presiden 3 periode.
“Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” ujar Masinton.
“Aksi demonstrasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi,” tambah anggota Komisi Hukum DPR itu.
Sebelumnya, Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut sosok Menteri yang kerap berkomentar diluar tugas nya yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama. Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Maka sadarlah pada posisimu. Sebagai Pak Pres (Presiden) sedang mengingatkan Menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi Menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Jokowi sendiri telah melarang para Menterinya membahas wacana 3 periode. Bahkan Jokowi kerap menyesalkan pernyataan Menteri yang tak sensitif dengan kondisi rakyat.
“Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa,” kata Jokowi yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet, Rabu (6/4/2022).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)