Massa tandingan yang mendukung hasil Pemilu 2024 juga turun ke jalan di kawasan sekitar Monas-Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024) siang. Mereka datang mengawal gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pantauan Inilah.com di lokasi, massa tandingan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB di depan pintu gerbang Monas. Mereka meneriaki massa yang meminta hasil pemilu dibatalkan, sebagai bocah ingusan yang diakali kelompok tertentu untuk memenuhi hasrat golongan, melupakan kepentingan nasional.
“Kita bukan bocah ingusan ataupun masyarakat awam yang tidak paham soal politik hari ini. Kita sudah paham politik hari ini dan justru gerakan kemarin itu (gerakan kontra hasil pemilu 2024), gerakan kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab,” ucap salah satu orator aksi tandingan.
Ia menyebut gerakan pendukung dari massa pendukung paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan 3 Ganjar-Mahfud sebagai pihak yang memecahkan belah bangsa, karena terindikasi ingin mengadu domba masyarakat demi kepentingan politik golongan.
“Jelasnya bahwa pemakzulan dinasti dan juga hak angket itu tentu bukan tepat sesaran saudara-saudara. Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai masyarakat dibodohi dengan isu pemakzulan, isu hak angket yang pada prinsipalnya mereka tidak paham. Itu bagian daripada gerakan makar bagian daripada gerakan separatis yang mencoba mengadu bomba sesama anak bangsa di bangsa ini,” ucapnya.
Sedangkan, masa kontra hasil Pemilu 2024 mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Hukum Kedaulatan Rakyat sudah memulai aksi sejak pagi di depan JPO Kementerian Pariwisata yang ditutupi pagar beton dan kawat berduri.
Mereka meminta Majelis Hakim MK untuk mengabulkan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan oleh kubu Paslon 1 AMIN dan kubu Paslon 3, Ganjar-Mahfud agar dilakukan pemilihan umum ulang (PSU).
“Kita berharap, tadi dari banyak orasi-orasi (yang dilakukan sejak pagi), berharap MK ini menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan banyak juga yang meminta untuk Pak Jokowi segera mundur,” ujar Ketua Umum DPP Pejabat (Pengacara dan Jawara Bela Umat) Ustadz H Eka Jaya kepada Inilah.com.
Apabila dikabulkan, mereka berharap putra sulung Presiden Jokowi, cawapres nomor 2, Gibran Rakabuming Raka tidak ikut berkontestasi lagi di Pilpres 2024. Saat ini mereka beristirahat sembari menunggu pendukung paslon 3, Ganjar-Mahfud tiba di lokasi di sekitar patung kuda.
“Biarlah Prabowo nanti cari wakilnya siapa terserah. Kita ingin pemilu ulang saja. Artinya ini, sudah melanggar konstitusi dengan memaksakan Gibran masuk dalam kontestasi ini. Itu yang kita harapkan MK bisa mengambil langkah,” ucap dia.