Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih jadi misteri. Sebab, megaproyek yang melibatkan PT Sinarmas Land Tbk terus menggerus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai ada banyak faktor yang bakal menggagalkan proyek ini, salah satunya adalah program makan siang atau makan bergizi yang diunggulkan Prabowo.
“Saya bayangin APBN ini akan bleeding. Kenapa? Karena program pemerintah mercusuar semua, IKN, terus nanti bangun rumah sakit, BPJS tidak berkelas standarnya sama semua, kan berarti subsidi artinya. Entah itu disubsidi, entah itu normal harganya, terus program makan siang gratis atau sarapan bergizi. Ya program-program yang menurut saya tidak punya multipplier effect yang sangat besar gitu dan tidak berdampak pada jangka panjang,” kata Esther kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Esther menyatakan, kehadiran program mercusuar yang digagas Prabowo ini akan jadi beban baru APBN. Dan tentu, program ini akan lebih didahulukan oleh pemerintahan yang baru. Asal tahu saja, untuk tahap awal program makan bergizi sudah dianggarkan Rp71 triliun. “Itu kan berarti artinya apa? Artinya realistis harusnya dananya kok sangat besar sekali gitu,” ucapnya.
Faktor lain yang berpotensi gagalnya IKN, kata Esther, adalah minimnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Ia menyinggung mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilny, Dhony Rahajoe, juga menjadi pertanda buruk cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal meninggalkan warisannya. “Nah itu kan ketar-ketir juga,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja juga akan jadi pertimbangan Prabowo untuk melanjutkan atau membatalkan IKN. Saat ini, penerimaan negara berdasarkan tax ratio masih berkisar antara 8 sampai 10 persen. Padahal selama 10 tahun yang lalu, masih berkisar tax ratio 13 hingga 15 persen. “Jadi kalau tidak diimbangi dengan generate income lebih banyak untuk penerimaan negara ini baik dari pajak maupun nonpajak, maka saya rasa ruang fiskalnya tidak akan membesar,” tuturnya.
Tidak sampai disitu, Esther juga mengungkap jika tahun depan jatuh tempo cicilan utang dan bunga yang harus dibayarkan pemerintah, juga jadi beban lainnya yang harus ditanggung APBN. Tentu, kondisi ini akan menyulitkan pemerintahan Prabowo jika terus mempertahankan proyek IKN. “Jadi itu membuat bengkak belanja pemerintah terutama belanja yang terkait dengan impor, yang terkait dengan minyak, subisidi BBM misalnya,” ucapnya.
Sebelumnya, sinyal beralih fokusnya pemerintah Prabowo dari IKN ke program makan bergizi juga disampaikan oleh ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Soedradjad Djiwandono, baru-baru ini.
Ia menyebut lebih memilih untuk mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto menyukseskan program makan siang gratis atau makan bergizi dibanding pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Soedradjad lantas mencontohkan, proyek pemindahan Ibu Kota di sejumlah negara tetangga yang gagal. Salah satunya Kamboja yang membangun Ibu Kota baru di tengah hutan. Pada akhirnya, tidak ada orang yang ingin pindah ke wilayah tersebut.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan “hadiah” kepada PT Sinarmas Land Tbk, dalam wujud menetapkan BSD City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hadiah ini dinilai sebagai balas budi karena Sinarmas Group menjadi salah satu investor dalam negeri pada megaproyek pembangunan IKN.
Namun hadiah tersebut tidak disambut baik oleh kalangan ekonom hingga aktivis lingkungan. Mereka menilai pemberian PSN kepada Sinarmas kental akan nuansa politik. Ekonom muda yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut sebenarnya kalau IKN tidak merusak hutan dan prosesnya lebih inklusif, semakin mudah menjadikan hijau. “Tapi kan malah deforestasi dilakukan,” ujar Bhima dalam keterangannya di Jakarta dikutip Minggu (16/6/2024).
Bhima lebih lanjut membeberkan hasil foto satelit dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (AS), atau NASA, yakni telah terjadi perubahan kondisi hutan di Kalimantan Timur, setelah dijalankan proyek pembangunan IKN yang nilai investasinya mencapai Rp466 triliun.
Lembaga tersebut merilis hasil potret pembangunan IKN yang ditangkap OLI-2 (Operational Land Imager-2) di Landsat 9 dan OLI di Landsat 8. Seperti dirilis Earth Observatory NASA, diperlihatkan foto IKN pada April 2022 dan Februari 2024. Pada 2024, terlihat banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka. Artinya, hutan itu sudah gundul dan berubah wujud menjadi jalan utama.