Menagih Janji Kapolri Usut Konsorsium 303

Geger Konsorsium 303 yang bagan atau grafiknya menunjukkan peran Irjen Ferdy Sambo dan sejumlah anggota Polri lainnya membekingi mafia judi online serta memetik keuntungan dari bisnis gelap itu, hingga kini belum tertangani maksimal oleh Polri. Grafik rinci yang membeberkan siapa saja anggota Kaisar Sambo lengkap dengan nama-nama warga sipil yang dituduh menjalankan operasi judi online, belum berlanjut pada pemeriksaan para anggota yang namanya tercantum dalam bagan tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, mengatakan hingga kini jajaran Ditsiber Polri masih mendalami grafik Konsorsium 303. Namun dia tidak bisa memastikan bakal adanya pemeriksaan terhadap sejumlah anggota yang namanya tercantum. “Masih didalami Dit Siber,” kata Dedi singkat, di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Konsorsium 303 menjadi salah satu materi yang dibahas ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, membahas perkara pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada Rabu (24/8/2022) yang lalu. Sejumlah anggota Komisi III DPR seperti wakil ketua, Desmond J Mahesa maupun Taufik Basari meminta Kapolri menjawab tuduhan-tuduhan itu untuk menyelamatkan citra Polri.

Desmond turut menyentil adanya grafik tandingan yang seolah-olah menunjukkan adanya perang internal Polri. Kapolri Sigit menjawabnya dengan diplomatis, bakal mendalami grafik-grafik tersebut dan menindak anggota yang terlibat dalam bisnis gelap.

“Terkait masalah konsorsium Kaisar Sambo dan chart (bagan) yang lain, kami sedang melakukan pendalaman,” kata dia, seraya menekankan berkomitmen mengusut perkara judi. “Kalau nanti saya dapati pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya judi itu tidak ada.”

Jajaran Polri diketahui melakukan penggerebakan di sejumlah tempat yang disinyalir menjadi tempat operasi judi online. Giat ini muncul dalam pemberitaan media belakangan ini. Namun operasi tersebut tidak diiringi dengan upaya menindak internal yang namanya dibeberkan dalam grafik Konsorsium 303 dan telah menjadi konsumsi publik. Padahal sejumlah nama yang disebut anggota konsorsium itu menjadi anggota Satgassus Merah Putih, setidaknya berdasarkan Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020, dengan Ketua Satgassus (Kasatgassus), Ferdy Sambo.

Dalam Sprin itu, selain Brigjen Ferdy Sambo duduk sebagai ketua, terdapat dua nama wakil ketua, yakni Brigjen Slamet Uliandi serta Reza Arief Dewanto. Menariknya, nama-nama yang tercantum dalam bagan Konsorsium 303 seperti Herry Heryawan, Nico Afinta, dan RZ Panca Putra masuk menjadi anggota Satgassus Merah Putih.

Satgassus Merah Putih, kata Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, telah dibubarkan berdasarkan Sprin Nomor: Sprin/2093/VIII/HUK.6.6/2022 yang diteken Kapolri Sigit pada 11 Agustus 2022 lalu. Namun hingga kini Polri belum membeberkan peran dan prestasi apa yang dilakukan satgas untuk membantah tuduhan-tuduhan liar terkait sepak terjang satgassus yang dibentuk pertama kali pada masa Kapolri Tito Karnavian itu.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tidak membantah jajarannya masih mendalami isu Konsorsium 303 serta melacak aliran dana berkaitan bisnis gelap Polri itu. Dia juga menegaskan berkoordinasi dengan Bareskrim terkait penelusuran aliran dana anggota yang terindikasi didapat dari hasil kejahatan. “Belum, lagi kita perdalam,” kata Ivan, di Kompleks Parlemen, Kamis (25/8/2022) yang lalu.

Sedangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengaku pesimistis Polri mampu mengungkap Kaisar Sambo hingga tuntas. Alasannya cukup sederhana, Polri belum menangkap bandar besar bisnis judi. Pada sisi lain, Polri nampaknya belum berkoordinasi dengan institusi lain termasuk KPK. Bahkan memeriksa AKBP Jerry Siagian yang dituduh advokat Alivin Liem menerima aliran dana dari bisnis judi.

Selama belum melakukan upaya pemeriksaan atau secara serius menggandeng institusi lain menelusuri Konsorsium 303, Sugeng khawatir, informasi Kaisar Sambo hanya sebatas kabar yang dibiarkan untuk berlalu begitu saja. Padahal, apabila Kapolri serius menyatakan bakal mendalami dan melakukan penindakan, sejatinya sekarang ini Polri mampu menetapkan tersangka untuk menyelamatkan institusi sekalipun menjerat internal sendiri.

“Penyelidikan berbasis follow the money ini membutuhkan kerja sama dengan KPK, itu pun akan sulit bila aliran dananya itu bentuk tunai, on hand, tidak melalui fasilitas perbankan,” tutur Sugeng.

Institusi besar seperti Polri sejatinya berani untuk keluar dari rasa euwuh pakewuh dengan menindak nama-nama yang mencoreng citra institusi Polri. Janji Kapolri Sigit memotong kepala jika ekor bermasalah harus dibuktikan. Ibarat ikan busuk dari kepala, suka atau tidak, Kapolri Sigit sedang menjadi pucuk pimpinan dari organisasi yang sedang terpuruk.