Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meyakini tidak ada campur tangan mafia dalam persoalan distribusi, ketersediaan, dan pengendalian harga minyak goreng. Persoalan minyak goreng lebih kepada adanya kesalahan teknis.
Dia meyakini bahwa kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng lebih karena kekeliruan mengantisipasi lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) di dunia.
“Enggak, saya kira bukan soal mafia tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat, nah ada keterlambatan kita mengantisipasi,” kata Zulhas panggilan akrab Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Menurut Zulkifli kenaikan harga minyak sawit dunia tersebut seharusnya bisa menjadi berkah, tapi justru menimbulkan masalah di dalam negeri.
“Harga bagus kan berkah sebetulnya. Ini harga bagus bukan berkah, jadi masalah. Nah ini yang harus kita urai di mana. Saya sudah tahu, sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan dua bulan beres insha Allah,” katanya.
Zulhas menjabarkan salah satu solusi yang pemerintah siapkan adalah memperbaiki tiga jalur distribusi yang akan memasok minyak goreng curah. Jalur distribusi ini akan memasok ke lebih dari 10.000 titik penjualan satu harga Rp14.000 per liter bagi masyarakat.
Lantas ditempuh pula upaya pembuatan kemasan sederhana untuk minyak goreng curah agar memudahkan proses distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Ketika ditegaskan apakah menurutnya tidak ada mafia minyak goreng, Zulhas tidak menjelaskan secara tegas soal hal ini. “Ya perdagangan itu biasa. Ada yang bagian untung lebih bagian yang kayak…ya biasa itu,” katanya.
Ada Lima Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetap lima orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada Januari 2021 sampai Maret 2022.
Kelima tersangka itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
Kemudian empat orang lain dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.
Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia Lin Che Wei.
Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan aparat hukum untuk melanjutkan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dan penyelewengan aturan distribusi serta produksi minyak goreng yang berlaku.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)