Mendagri Tito: Ada 10 Daerah yang Realisasi Pendapatannya Tembus 100 Persen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan pujian bagi 10 daerah yang mampu merealisasikan pendapatan di atas 100 persen, hingga akhir tahun 2022.

Adapun kesepuluh daerah tersebut, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu dan Bali.

Tak lupa ia juga turut mengapresiasi beberapa daerah lainnya yang realisasi pendapatan daerahnya hingga akhir tahun 2022, mampu mencapai 96,06 persen.

“Kemudian kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/1/2023).

Sementara terkait realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah (Pemda), kata Tito, jumlahnya mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen.

Adapun keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Meski demikian, terdapat pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.

“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara juga 79 persen, Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” paparnya.

Di sisi lain, Tito juga merinci terdapat 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Namun, ada pula 9 pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.

Mengenai hal ini, ia pun mengingatkan agar kepala daerah beserta stakeholder terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, menurut Tito, hal tersebut menyangkut kehidupan rakyat.

“Di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Makanya ini kita harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat,” pungkasnya.