Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan gabungnya PDIP ke koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan lagi. Dia juga menyangsikan, banteng moncong putih mau bergabung demi kepentingan umum.
“Kita paham bahwa gabungnya PDIP sifatnya transaksional bukan kepentingan umum. Hanya saja perlu dipertimbangkan juga keberadaan PDIP di KIM nantinya, apakah dapat menjamin berjalannya autokritik terhadap kebijakan pemerintah yang misalnya kurang menguntungkan masyarakat,” kata Herry kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Kecurigaan Herry beralasan, sebab Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat blak-blakan partainya ogah merapat jika tak mendapat peran strategis. Apalagi cuma diimingi-imingi satu kursi menteri di Kabinet Merah Putih.
“Lah gabung dapatnya apa? Lah presiden lho masa gabung,” kata Mega saat memberi pidato di acara peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024: antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Presiden ke-5 RI ini juga menduga jika PDIP masuk dan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran maka tidak akan mendapatkan posisi strategis. Bahkan Megawati menduga PDIP hanya akan mendapatkan satu kursi menteri saja. “Halah nanti pasti yang lain bilang, ‘dia datang belakangan jadi enggak bisa dapat dua tiga, satu saja deh’. Sudah gitu dicarikan yang paling jelek. Ini buka rahasia. Sedikit,” katanya kala itu.
Mencuat kabar bahwa pertemuan Ketum Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto diinisiasi oleh Partai Gerindra tanpa persetujuan partai lainnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Diisukan juga sudah sempat terjalin komunikasi secara virtual antara Prabowo-Megawati, membicarakan sejumlah deal politik agar PDIP merapat. Mulai dari menunda KPK menahan Hasto hingga syarat mengganti Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengingatkan kondisi psikologis partai-partai politik lain yang tergabung dalam KIM. Sarmuji pun menyiratkan kalau KIM belum satu suara terkait rencana pertemuan itu.
“Yang perlu dipastikan adalah kenyamanan psikologi di antara mitra koalisi. Kalau urusan keuntungan dan kerugian semua ada plus minusnya lah intinya,” katanya menegaskan saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Sementara, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Prabowo memiliki hak untuk bertemu dengan siapapun tanpa meminta persetujuan dari pihak manapun. Sebab, pertemuan itu kabarnya merupakan gerakan sendiri dari Gerindra, yang memancing penolakan dari beberapa ketua umum partai yang tergabung di KIM.
“Yang pertama Prabowo bebas bertemu dengan siapa saja, tanpa harus minta persetujuan yang lain,” kata Dasco saat dikonfirmasi Inilah.com, Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Saat ditanya perihal apakah ada syarat khusus dari PDIP untuk masuk ke pemerintahan Prabowo, dia memastikan belum ada pembicaraan apapun. “Yang kedua belum ada pembicaraan mengarah ke koalisi, apalagi syarat-syarat tertentu,” ujarnya menambahkan.