Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk mempersiapkan sinkronisasi anggaran dengan pemerintahan baru.
“Memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang,” kata Menkeu Sri Mulyani usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2/2024).
Kemudian, Sri Mulyani juga mengungkapkan dirinya mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik.
Namun demikian, Menkeu mengatakan tidak terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru. “Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, aku ngurusin APBN saja,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menkeu diketahui mulai membahas perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.
“Saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I, berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani mengutip akun Instagram resmi @smindrawati, Selasa (30/1/2024) lalu.
Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu, juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.
Selain masalah persiapan transisi anggaran, Menkeu Sri Mulyani juga melaporkan tentang beberapa perubahan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 seiring kebijakan bantuan sosial atau bansos.
“Ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya perubahan di dalam pos-pos belanja yang kemudian harus dilakukan adjustment (penyesuaian) dan bagaimana prospek untuk 2024,” katanya.
Perubahan tersebut terjadi karena ada kebijakan baru dari pemerintah untuk menanggapi kondisi yang saat ini terjadi. Antara lain yang berkaitan dengan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Kalau adjustment (penyesuaian) anggaran kan seperti kemarin beberapa pos-pos BLT, kemudian sembako,” katanya lagi.
Dari kebijakan automatic adjustment (penyesuaian otomatis) sebesar Rp50,1 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk tahun ini. Penyesuaian anggaran dilakukan terhadap seluruh kementerian dan lembaga sebesar lima persen.