Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran yang merupakan budaya baru bakal dijadikan landasan penyusunan APBN 2026. Secara tidak langsung dia memberi sinyal bahwa pengetatan akan berlanjut tahun depan.
“Kami juga menyetujui bahwa dari eksersise efisiensi K/L di 2025 akan dijadikan baseline seperti yang tadi disampaikan kalau ini menciptakan budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga sehingga tentu nanti hasil 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan masih terlalu dini untuk membahas penyusunan APBN 2026. Dia menegaskan belum memulai proses penganggaran tahun depan.
“Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai penyusunan atau dalam sedang pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan budaya baru penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien secara cepat secara baik,” kata dia.
Dia memastikan, efisiensi anggaran tidak akan menyentuh pelayanan yang mengutamakan masyarakat termasuk bantuan sosial.
“Pelayanan publik tidak dikorbankan dan tentu berbagai target tidak akan kita lakukan pengurangan. Untuk belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya udah sangat eksplisit tidak dipengaruhi,” ucapnya.
“Kita nanti akan lakukan inventarisasi dari seluruh lembaga sehingga kita bisa menyusun sesuai dengan spirit efisiensi anggaran,” sambung dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima berharap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi melakukan pemangkasan anggaran pada 2026. Menurut dia, mengubah-ubah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah jalan dapat mengganggu kinerja.
“Jadi sekali lagi ini langkah awal, langkah pertama yang tentunya sebagai corrective action untuk tahun berikutnya, kita harapkan penyusunan APBN untuk tahun 2026 prosesnya tidak terjadi pergantian-pergantian efisiensi beberapa kali,” kata Aria kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, Aria juga meminta, para mitra kerja yakni lembaga dan kementerian, perlu berhitung cermat dalam pagu indikatif agar efisiensi ini tidak banyak berdampak negatif ke sekitar. Jangan sampai efisiensi jadi memicu angka pengangguran bertambah.
Politikus PDIP ini memahami tujuan efisiensi ini untuk mendukung program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperi Makan Bergizi Gratis. Namun ia berharap hal semacam ini bisa dilakukan secara lebih transparan.
“Kami dari DPR akan mencermati betul di dalam proses penyerapan anggaran, di dalam proses penyerapan tidak hanya komisi dua ya, seluruh komisi DPR ini akan menyermati penyerapan. Karena penyerapan ini, menyangkut dampak dan ekses daripada penggunaan anggaran ini seperti apa,” jelas Aria.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.