Senin, 11 November 2024 – 14:22 WIB
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang diselenggarakan BPKP, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut trilema pembangunan infrastruktur Indonesia dalam mengelola risiko.
Hal itu disampaikan Menko AHY dalam acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum, bertajuk ‘Urgensi Pelaksanaan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MPRN) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Senin (11/11/2024).
“Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional,” kata Menko AHY.
Advertisement
Terkait manajemen risiko tadi, AHY melanjutkan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menemui trilema pembangunan infrastruktur. Yang dimaksud trilema atau pilihan sulit dari 3 pilihan, menyangkut atensi, utilitas, dan keberlanjutan.
Menko AHY menjelaskan, pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur. Yakni, isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.
“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” tutur putra sulung dari mantan Presiden SBY itu.
Dengan begitu, Menko AHY mengingatkan untuk mencegah berbagai kebocoran, bukan hanya dari sisi pembiayaan, melainkan juga dari efisiensi.
“Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal dengan regulasi dan kebijakan yang tepat,” jelas AHY.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, pembangunan nasional bersifat lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu.
“Setiap institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar permasalahan pembangunan lintas sektoral, yang ada selama ini dapat segera diatasi,” kata Yusuf.