Minggu, 3 November 2024 – 14:54 WIB
Rapat koordinasi terbatas 7 kementerian bidang perekonomian (Foto: Dok Kemenko Perekonomian)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebagai tindak lanjut retreat Magelang beberapa waktu lalu. Menko Perekenomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam pertemuan terbatas ini turut juga membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ketenagakerjaan.
Airlangga mengatakan hasil dari pembahasan ini nantinya akan segera dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto sesuai target yang dirapatkan pada gelaran retreat lalu.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini, yaitu pertama, terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan,” kata Airlangga di Four Season Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).
Airlangga menerangkan, nantinya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong terkait dengan UU Ketenagakerjaan.
“Itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga,” tuturnya.
Advertisement
Ia menambahkan rapat itu juga membahas arahan Presiden Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor yang sedang disiapkan Peraturan Pemerintah.
Juga perihal UMKM, Perpres dan PP yang sedang dalam proses termasuk insentif prioritas yang sedang berjalan dan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan.
“Dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPN BM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Kemudian juga PPN DTP untuk properti juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat, kredit alsintan, dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” jelas Airlangga.
Pembahasan lainnya yakni perihal program kerja yang disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform, serta integrasi daripada program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.
Lalu, ia menambahkan, dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), beberapa program terkait dengan Lartas Import, fasilitasi pelabuhan import dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri, dan pemerintah akan membuat kugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail.
“Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor, dan ini tentu akan dibahas dengan KL terkait,” paparnya.
Tidak hanya itu, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur yang akan terus didorong oleh Kementerian BUMN, serta terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat.
Dari segi energi, pihaknya membahas peningkatan lifting Migas, kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap bio-fuel, bio-ethanol, dan juga yang sedang dibaras dalam Satgas ataupun task force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM.
Para menteri itu juga membahas terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday. Kemudian juga membahas pariwisata dan perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan.
Sekain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru