Market

Menko Airlangga Naikkan Target KUR Jadi Rp460 Triliun di 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha. Salah satunya dengan menaikkan target Kredit Usaha Rakyat alias KUR menjadi Rp460 triliun di 2023.

“Jadi, potensinya bagi pengusaha untuk mendapatkan KUR masih besar, dan ini juga bisa digunakan untuk sektor pertanian yang diberikan pagu Rp90 triliun. Pada tahun depan target KUR akan dinaikkan lagi menjadi Rp460 triliun,” papar Menko Airlangga dalam Musyawarah Nasional I Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Sebagai bagian dukungan bagi dunia usaha, sambung Ketua Umum Partai Golkar ini, pemerintah menyalurkan (KUR) dengan target sebesar Rp373 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dari pandemi ke endemi.

“Di 2022 ini, Pemerintah masih melanjutkan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp455,6 triliun, dengan fokus pada penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan mendukung kegiatan usaha sekaligus,” ujar Menko Airlangga.

Lebih jauh Menko Airlangga mengaku optimistis terkait prospek ekonomi Indonesia. Ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% (yoy) pada Kuartal II 2022. Kondisi tersebut ditunjang dari sisi konsumsi maupun investasi.

Pada sisi konsumsi, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dan penjualan ritel terus tumbuh. Prospek permintaan juga terus meningkat sehingga menjadi insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi.

Peningkatan permintaan juga tercermin dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang terus berada di level ekspansif selama 11 bulan beruntun dan pada Juli 2022 tercatat senilai 51,3. Di saat yang sama, inflasi Indonesia relatif terkendali yakni sebesar 4,94% (yoy) pada Juli 2022.

Dari sektor eksternal ketahanan Indonesia juga tetap terjaga dan semakin solid meski di tengah tekanan ketidakpastian global. Hal ini terlihat dari Neraca Perdagangan Indonesia yang terus mencatatkan surplus selama 27 bulan berturut-turut.

Bahkan pada Januari-Juli 2022, surplus Indonesia telah mencapai US$29,1 miliar atau dua kali lipat surplus pada periode yang sama tahun lalu. Pencapaian surplus perdagangan ini menjadi modal penting bagi terjaganya cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Kualitas pertumbuhan ekonomi juga diiringi membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari terus menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,19% di September 2020 menjadi 9,54% pada Maret 2022. Demikian pula tingkat pengangguran menurun dari 7,1% di Agustus 2020 menjadi 5,8% di Februari 2022.

Dalam jangka panjang, Pemerintah akan terus memastikan berjalannya reformasi struktural untuk mendorong daya saing dan iklim berusaha di Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan penerapan sistem layanan perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi (OSS RBA).

Terkait dengan ketahanan pangan, neraca beras Indonesia juga masih mencatatkan surplus. Pada periode Januari-September 2022, produksi beras diperkirakan mencapai 26,45 juta ton dan konsumsi beras mencapai 22,72 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 3,73 ton.

“Kemarin kita dapat apresiasi dari International Rice Research Institute (IRRI) untuk swasembada beras. Untuk ketahanan pangan, Presiden mendorong diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, dan pengembangan bibit-bibit Genetically Modified Organism (GMO). Dengan ketahanan pangan yang bagus, maka kita akan bisa konsentrasi di sektor energi pada masa depan,” ucap Menko Airlangga.

Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 yang menuju puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara G20 November 2022 mendatang tentunya juga dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Melalui Presidensi G20, Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik untuk sektor publik maupun swasta.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di depan mata. Termasuk sinergi dengan Pemerintah Daerah yang akan bisa mendorong pengembangan ekonomi regional, khususnya untuk mengakselerasi hilirisasi komoditas.

Selain itu, pengusaha juga harus terus menciptakan inovasi dalam bisnisnya, memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta big data, agar mampu meningkatkan daya saing usahanya dan tetap terdepan dalam dunia yang kompetitif ini.

“Nilai digitalisasi Indonesia di 2022 adalah sekitar Rp20 miliar, dan ini akan berkembang menjadi Rp125 miliar di 2025, serta Rp300 miliar di 2030. Kesempatan ini jangan dilepas, karena Indonesia merupakan pasar yang besar untuk dunia digital,” tutur Menko Airlangga.

Di atas semua itu, Menko Airlangga berharap, melalui Munas I JAPNAS, pengusaha dapat berperan aktif menciptakan iklim usaha kondusif, juga saling bekerja sama demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Semoga ajang ini juga dapat memberikan semangat kepada para pengusaha muda agar mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa depan,” imbuhnya.

Pada acara yang bertema “Bangkit, Bergerak dan Bersinergi Mewujudkan Raksasa Ekonomi Baru Menuju Indonesia Emas”, antara lain hadir pula Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Wakil Menteri Desa & PDTT, Wakil Menteri Pertanian, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, dan Ketua Umum PP JAPNAS.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button