Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak melakukan rotasi jabatan hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai.
Alasannya, agar kesiapan Pilkada 2024 berjalan sesuai rencana, terutama terkait anggaran yang sudah turun. Seperti halnya anggaran dana hibah untuk gelaran Pikada serentak 2024 di Bali.
“Tadi Pj Gubernur Bali bilang dana hibah sudah sampai, kami harap pimpinan TNI/Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai,” ucap Hadi dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).
Menurutnya, hal ini sejatinya telah dipahami oleh Panglima TNI dan Kapolri sehingga sudah merencanakan persiapan pilkada dengan baik.
“Kecuali yang sudah pensiun sebelum pilkada, tapi yang belum seyogyanya TNI/Polri tetap, termasuk Kajati tetap, karena harus menangani Gakkumdu pilkada nantinya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadi meminta para TNI/Polri selain mendukung dan menjaga keamanan agar tetap menjaga netralitas selama gelaran Pilkada 2024. Dengan begitu, tentunya gelaran pilkada berjalan aman dan lancar.
Ia juga meminta adanya sinergitas antara penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, untuk tetap on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
“Pemerintah pusat dan daerah juga berkewajiban memberikan dukungan dan memfasilitasi gelaran Pilkada, itu berupa di antaranya nih pak Gubernur, pak wali kota yang hdir, terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dan menjamin ketersediaan anggaran,” tandas Hadi.