Market

Mensos Risma Jangan Hanya Marah-marah, BPK Temukan Penyimpangan Bansos Rp3 Triliun

Mensos Risma Jangan Hanya Marah, Penyimpangan Bansos Rp3 T

Terkait temuan BPK tentang penyimpangan duit bantuan sosial (bansos) Rp3 triliun, Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebutnya sebagai bukti jebloknya kinerja Mensos Tri Rismaharini.

Mungkin anda suka

“Bu Risma (mensos) kan digaji besar dari uang rakyat. Nah, BPK punya temuan begitu. Ingat lho, dana bansos Rp3 triliun itu gede. Dia harus bisa pertanggung jawabkan,” tandas uchok saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Penyimpangan dana bansos sebesar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp3 triliun, atau setara 2,5 persen dari total dana bansos tahun 2021 yang mencapai Rp120 triliun. “Kan kasihan rakyat yang harusnya kebagian malah enggak kebagian. Saya kira, Mensos Risma harus tanggung jawab. Jelaskan kepada masyarakat, terkait temuan BPK. Jangan bisanya hanya marah-marah doang,” tandasnya.

Selain itu, Uchok mengkritisi temuan BPK tentang bank BUMN penyalur dana bansos yang tidak menjalankan tugasnya. Dana bansos sebesar Rp1,1 triliun tidak disalurkan bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

“Saya kira, direksi BUMN ini yang seperti ini, jelas tidak berpihak kepada rakyat. Lha wong ekonomi rakyat sedang sulit, malah enggak dikasih duit bansos. Ini catatan untuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau perlu ganti direkturnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota BPK Achsanul Qosasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap 2,5 persen dana bansos, atau senilai Rp3 triliun. Hal itu disampaikan Achsanul saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2021.

“Yang 2,5% kira kira penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketidaktepatan sasaran,” kata Achsanul di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, Kamis (28/7/2022).

Penyaluran bansos dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan total dana Rp 120 triliun. Jumlah bansos yang menyimpang jika dihitung mencapai Rp 3 triliun.

Dia mengatakan, BPK sudah meminta Mensos Risma untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kemensos memang sudah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basis data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan bansos. Namun masih ada yang harus diperbaiki.

Selain itu, kata Achsanul, BPK mengungkapkan penyaluran dana bansos yang belum disalurkan oleh bank BUMN kepada penerima. Nilainya hampir Rp1,1 triliun. “Temuan yang tidak tersalur dan tidak terdistribusi, kami minta kepada Himbara balikin itu kepada kas negara,” kata Achsanul.

Dari total dana bansos Rp 1,1 triliun yang tidak tersalurkan, kata Achsanul, Himbara sudah mengembalikan Rp 900 miliar. Masih ada Rp200 miliar yang belum dikembalikan. “Bulan Juni udah kembali Rp 900 miliar. Masih ada Rp200 miliar yang belum dikembalikan,” katanya.

 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button