Bisnis

Menteri Erick Banggakan Laba BUMN 2021 tapi Masih Minta Diguyur PMN Rp73,26 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir banggakan laba bersih perusahaan pelat merah pada 2021, mencapai Rp126 triliun. Sayangnya, pemerintah masih harus gelontorkan puluhan triliun untuk suntik 10 BUMN.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Menteri Erick begitu percaya diri menyampaikan capaian positif dari BUMN. Ada kenaikan laba bersih BUMN di 2021 dibandingkan 2020.

Mungkin anda suka

“Alhamdulillah laba 2021 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR, laba untuk 2021 sebesar Rp126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa,” kata Menteri Erick di Ruang Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Mantan Presiden Inter Milan ini, menegaskan bahwa perbaikan kinerja BUMN, melalui program transformasi, memberikan kontribusi signifikan untuk negara. Di mana, total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp371 triliun. “Total pendapatan BUMN Rp1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN,” kata Menteri Erick.

Namun, sikap percaya diri Menteri Erick terhadap BUMN, agak kurang pas juga. Lantaran, masih banyak BUMN yang memerlukan asupan dana dari negara, melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kementerian BUMN usulkan tambahan dana PMN sebesar Rp73,26 triliun masuk dalam APBN 2023. Dana PMN ini akan diberikan kepada 11 BUMN pada 2023.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko, menyebutkan, usulan PMN terbagi atas tunai senilai Rp69,82 triliun, sisanya non tunai senilai Rp3,44 triliun.

“Kenapa ada tambahan PMN, ini untuk meningkatkan kapasitas maupun cover klaim pressure yang tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit,” ungkap Tiko di kesempatan yang sama.

Begini rincian tambahan PMN untuk 10 BUMN. Terbesar adalah Hutama Karya Rp30,56 triliun, PLN Rp 10 triliun, InJourney Rp9,50 triliun, IFG Rp6 triliun, KAI Rp4,1 triliun, Defend ID Rp 3 triliun, IndonesiaRe Rp3 triliun, ID Food Rp 2 triliun, Damri Rp 0,87 triliun dan AirNav Rp 0,79 triliun.

Untuk PMN non-tunai ditujukan untuk Defend ID Rp 0,838 triliun, dan ID Food Rp2,609 triliun.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Iwan Purwantono

Mati dengan kenangan, bukan mimpi
Back to top button