Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan akan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan dana ilegal yang salah satunya hasil dari tambang ilegal terdeteksi mengalir untuk membiayai kampanye.
“Oh, itu harus kita dalemin lagi ya,” kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (22/12/2023).
Arifin melanjutkan, pihaknya akan meminta data lebih lanjut ke PPATK, termasuk perusahaan yang melakukan tambang ilegal tersebut.
“Ya kita nanti akan minta, pasti kan dari temuan PPATK nanti disebut kemana, perusahaannya apa, nanti pasti juga ada ujungnya kita kan dari mana sumbernya, itu kita nunggu,” ujarnya.
Saat memaparkan tentang Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara di Jakarta, Kamis (14/12/2023), Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dana kampanye Pemilu 2024 dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lainnya. Bahkan salah satunya temuan aliran dananya dilakukan menggunakan e-wallet atau dompet digital.
“Kita, kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining (tambang ilegal),” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.
Hasil temuan ini sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya kontestasi politik harusnya beradu gagasan visi dan misi, bukan adu kekuatan uang.
“Prinsipnya kita ingin kontestasi politik dilakukan adunya visi dan misi, bukan adu kekuatan uang, apalagi ada keterlibatan dana dari hasil ilegal, itu kita tidak mau,” tegasnya.