Kabar ditunjukknya Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara, langsung ‘digoreng’ netizen.
Akun twitter @Julian303, dikutip Selasa (16/5/2023), menuliskan bahwa penguasa atau presiden yang sebenarnya adalah Luhut, bukan Jokowi. “Penguasa sebenarnya adalah Luhut. Luhut presiden pilihan rakyat. Jokowi adalah agennya. Mbuhkah pemerintahan kok gini,” tulisnya.
Akun @PartaiSocmed pun, merasa ada yang ganjil kenapa harus Luhut yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara. Padahal, Luhut pernah gagal menghadirkan investasi Tesla di tanah air. “Belum kapok juga Pak @jokowi? Apa belum cukup kegagalan memalukan Luhut menggandeng Tesla dan kasus pengucilan nikel Indonesia?” tulis @PartaiSocmed.
Tak kalah kerasnya, akun twitter @RustamLatifKha1, menilai Luhut punya ‘kartu truf’ sehingga Jokowi selalu menunjuknya di banyak posisi strategis.
Betul sekali. Selain sebagai Menko Marves, Luhut yang jabatannya berderet. Mulai dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Menkopolhukam, Ketua Tmnas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Wakil Ketua Komite COVID-19 dan PEN, Koordinator PPKM Jawa & Bali, Ketua Dewan Pengawah Penyelamatan 15 Danau, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air, hingga Ketua Satgas Sawit.
“Kekenyangan Luhut dengan seabrek-abrek jabatan, Hebat Luhut… gajinya bisa seabrek abrek juga tuch, Pokoknya yg lain kaga kebagian dach, Hanya Luhut yg bisa mengatasi semua masalah di negara ini, tapi ga tau juga,,kok selalu Luhut, mgkin ada sesuatu rahasia di pegang dia,” tulis @RustamLatifKha1.
Sejatinya, Presiden Jokowi tak perlu ruwet-ruwet mikirin investasi di IKN Nusantara. Asalkan, IKN Nusantara benar-benar menguntungkan secara ekonomi, investor pasti antri. Tentu saja, banyak alasan bagi investor sehingga malas membangun bisnis di IKN Nusantara. Misalnya, letak IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) yang rentan gempa bumi dan banjir.
Belum lagi lahan gambut serta batubara di IKN Nusantara yang memancarkan hawa panas. Atau faktor lain yakni belum banyaknya penduduk, atau fasilitas pendukung di IKN Nusantara.
Beberapa waktu lalu, Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Agung Wirajaya menyebut sejumlah faktor yang menghambat investor masuk ke IKN Nusantara.
Salah satunya, menurut Agung adalah kepastian kelanjutan proyek. Betul. Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke PPU, adalah keputusan politik. Memasuki pergantian rezim, wajar bila pemilik modal tak mau berspekulasi. Karena, berbisnis itu bukan membeli kucing dalam karung. “Nanti setelah Pak Jokowi bagaimana? Produk undang-undang kadang-kadang bisa ditunda, sehingga banyak akhirnya orang wait and see,” kata Agung.
Di samping itu, Agung menilai tingkat populasi yang rendah di IKN Nusantara menjadi tidak cocok terhadap hitung-hitungan bisnis. Agung benar. Dalam bisnis properti, populasi penduduk menjadi salah satu acuan pemasaran. Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang sedikit akan sulit untuk perusahaan properti untuk mengembangkan dan juga memasarkan produknya.
“Kami mengalami di Balikpapan dengan 800.000 jiwa itu pun belum bisa menyerap produk yang kuat buat di Kota Balikpapan. Properti itu captive market-nya adalah populasi, sesederhana itu, kalau populasinya besar, captive market propertinya bisa diserap,” ungkapnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)