Meski sudah dibantah, isu pemotongan anggaran untuk program makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500/porsi, cukup menarik. Pertanda keuangan negara sedang seret, sehingga anggaran harus super ketat.
Di kalangan menteri dari Presiden Jokowi yang sebentar lagi pensiun, narasinya beragam. Bahkan setingkat menko pun tidak kompak.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy sepakat dengan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp7.500/porsi.
Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum tahu apakah jatah program makan bergizi gratis sebesar Rp7.500, Rp9.000 atau masih Rp15.000 per porsi. Pemerintah siapkan anggaran daeri APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
Peribahasa biang: tak ada asap jika tak ada api. Tentu saja, wacana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis ini, ada pemicunya. Karena itu tadi, keuangan negara sedang ‘kemarau’.
Mau tak mau, Prabowo harus kencangkan ikat pinggang sekuat-kuatnya. Agar duit APBN cukup. Kalau tak cukup ya harus utang yang saat Jokowi angkanya nyaris Rp9 ribu triliun. Caranya dengan mengotak-atik anggaran termasuk mengurangi anggaran belanja program makan bergizi gratis. Risikonya jika dipangkas, kualitas makanannya tak lagi bergizi.
Kata anak muda zaman sekarang, hari gini belanja Rp7.500 dapat apa? Prabowo bisa salah kalau mengurangi belanja makan bergisi gratis. Karena, anggaran untuk membeli makanan bergizi sebesar Rp15.000/porsi itu, sudah masuk kategori ngirit.
Berdasarkan indeks harga beras dan lauk pauk saat ini, anggaran sebesar itu hanya cukup untuk nasi dengan tahu dan tempe.
“Artinya, tanpa ada ikan, daging, apalagi susu. Ini bisa menyebabkan penurunan kualitas makanan yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak,” Ekonom UPN-Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat (ANH), Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Di sisi lain, megaproyek ambisius Jokowi Bernama Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), semakin tak jelas nasibnya. Sejak 2022 hingga Mei 2024, duit APBN sebesar Rp71,1 triliun mengucur ke IKN.
“IKN semakin dibayangi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Termasuk belum adanya kesepakatan spesifik dengan investor besar seperti Emaar Properties dari Timur Tengah,” kata ANH.
Dalam konteks transisi pemerintahan menuju era Presiden Prabowo, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sebaiknya pemerintah baru memprioritaskan program kampanyenya.
Menjalankan program makan bergizi gratis dan IKN sekaligus, menurut ANH, sangatlah berat dan tidak mungkin. Mau tak mau, Prabowo harus memilih antara kebutuhan dasar seperti makan bergizi bagi anak sekolah, atau melanjutkan IKN, proyek mercusar Jokowi itu.
ANH menyoroti kegagalan IKN menarik investasi, tak bisa ditutupi. Meskipun telah ada kerja sama bilateral yang diteken Jokowi di Uni Emirat Arab (UEA), hingga saat ini belum ada Memorandum of Understanding (MoU) yang spesifik dengan Emaar Properties.
Hal ini, menurut ANH, mengisyaratkan bahwa kerja sama tersebut belum pasti dan masih sebatas keinginan investasi, sementara due diligence risk belum diukur dengan baik.
“Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa minat investor masih ragu, menimbulkan ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek IKN,” imbuhnya.
Dalam hal ini, lanjut ANH, Prabowo berada di posisi sulit. Namun, sebagai pemimpin, Prabowo harus bisa memutuskan kebijakan yang mengakomodir rakyatnya. Termasuk menjalankan janji-janji kampanyenya.
“Jika janji makan siang gratis yang sangat dinantikan tidak bisa terpenuhi, skeptisisme publik terhadap janji-janji (Prabowo) akan meningkat. Mengancam kepercayaan dan dukungan publik serta investor terhadap pemerintahan baru,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)