Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang terasa seperti pemilihan kepala desa (Pilkades).
Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT Golkar ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
“Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades,” kata Bahlil.
Bahlil lantas meminta kepada kader Golkar untuk memikirkan formulasi yang tepat ke depan. Ia mengaku rumus baru tersebut terkait sistem politik yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
“Partai Golkar telah berfikir bahwa ke depan harus ada formulasi yang tepat, untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” ujarnya.
Bahlil lantas meminta izin ke Prabowo untuk mulai merumuskan formulasi baru terhadap sistem politik di Indonesia, yang ia nilai berbiaya tinggi.
“Saya pikir Pak Presiden, kalau memang partai lain belum mau menginisiasi, izinkan kami Golkar memulai dialektika ini, kita akan merumuskan, kita akan memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik,” kata Bahlil.
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Menanggapi hal tersebut, Prabowo membenarkan kalau sistem politik di Indonesia mahal dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi. Bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada suatu, atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan Indonesia tidak boleh malu mengakui bahwa kemungkinan sistem politik di tanah air terlalu mahal. Menurutnya wajah-wajah calon kepala daerah yang menang pun terlihat lesu karena mahalnya biaya politik.
“Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,” kata Prabowo.
Prabowo lantas mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” selorohnya.
Dia menyebut uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan akan-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum yang ada di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, bagaimana?” tanya Prabowo.