Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan rencana rekonstruksi Jalur Gaza sedang disusun dengan koordinasi bersama pihak Palestina dan Arab serta dukungan internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdelatty dalam pertemuan dengan delegasi Kongres AS yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Mesir, Darrell Issa, di Kairo, Minggu (16/2/2025).
Dalam pernyataan resmi, Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (17/2/2025), Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan Abdelatty menguraikan upaya intensif Mesir untuk mengembangkan rencana komprehensif dan multi-tahap untuk pemulihan awal dan rekonstruksi di Gaza, guna memastikan warga Palestina tetap berada di tanah mereka.
Presiden AS Donald Trump berulang kali menyerukan pengambilalihan Gaza dan pemukiman kembali penduduknya untuk membangun apa yang ia sebut sebagai ‘Riviera Timur Tengah’.
Gagasan tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh dunia Arab dan banyak negara lain yang menyatakan itu sama saja dengan pembersihan etnis.
Abdelatty menegaskan bahwa visi Mesir untuk rekonstruksi Gaza sedang dirancang dengan koordinasi bersama Otoritas Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta komunitas internasional yang lebih luas.
Dirinya juga menekankan perlunya adanya ‘horizon politik’ untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan memutus siklus kekerasan yang berulang.
Ia menegaskan kembali dukungan Mesir terhadap pembentukan negara Palestina yang bersatu, mencakup Tepi Barat dan Gaza, berdasarkan solusi dua negara.
Israel telah menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon selama beberapa dekade, menolak untuk mundur atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas pra-1967.
Abdelatty menegaskan harapan Mesir bahwa AS akan terus memainkan peran kunci dalam melaksanakan semua tahap perjanjian gencatan senjata Gaza dan memastikan semua pihak memenuhi komitmen mereka.
Ia juga menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang berkelanjutan dan dipercepat, mengingat kondisi kemanusiaan yang sangat buruk di wilayah kantong tersebut.