Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Prabowo Subianto dipastikan meneruskan program pembangunan food estate atau lumbung pangan guna memperkuat ketahanan pangan. Padahal proyek food estate ini dinilai gagal oleh banyak pihak.
“Yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan diteruskan, terutama program yang memang sebenarnya butuh langkah strategic ya seperti food estate,” kata anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Muhammad Sirod saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Menurut Sirod, food estate diperlukan agar masyarakat punya persediaan pangan yang cukup, terutama pada saat krisis ataupun genting seperti pandemi COVID-19.
Ia mencontohkan beberapa food estate yang dinilai berhasil dikelola oleh Jokowi, salah satunya adalah pertanian di Karawang.
“Karawang sudah jadi lumbung pangan untuk nasional dan itu contoh konkret yang berhasil,” kata dia.
Di satu sisi, Sirod mengakui banyak pihak yang mengecam program tersebut lantaran dianggap merusak lingkungan seperti penebangan dan pemanfaatan lahan untuk membangun food estate.
Meski demikian, dia menekankan bahwa kebutuhan akan terpenuhi pangan masyarakat jauh lebih penting.
Prabowo juga akan menurunkan banyak ahli di bidang pertanian agar pembangunan food estate selaras dengan perlindungan lingkungan.
“Bukan berarti berniat merusak lingkungan, tetapi kita butuh makan dan harus membuka lahan tentu dengan teknologi pertanian,” kata dia.
Food Estate di beberapa Wilayah Alami Gagal Tanam
Sebagai informasi, program food estate banyak mendapatkan sorotan publik dan bahkan dianggap sebagai program gagal. Sebab dalam pelaksanaan program ini tidak transparan baik secara anggaran dan keberhasilannya.
Pengelola program ini adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Padahal seharusnya program ini dipegang oleh Kementerian Pertanian (kementan).
Greenpeace Indonesia mengaku menemukan kegagalan di proyek lumbung pangan atau food estate di hutan, lahan gambut, dan di wilayah adat di Kalimantan Tengah.
Lembaga tersebut menyebut jika program ini mengalami kegagalan dalam tanaman singkong di Kalteng atau tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Kegagalan yang terjadi adalah tanaman singkong itu tidak tumbuh di lahan tersebut.
Dalam temuan Greenpeace, pembukaan lahan tersebut tidak didasari oleh penilaian lingkungan yang kredibel. Kegagalan food estate ini tidak hanya terjadi di Gunung Mas saja, sebab di beberapa daerah lainnya juga mengalami gagal tumbuh.
Food estate ini terdapat di empat provinsi seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Program lumbung pangan ini masuk dalam Proyek Stategis Nasional (PSN) dengan anggaran Rp1,9 triliun pada 2020-2021. Sementara pada 2020-2021. Sementara pada 2022 mencapai Rp4,1 triliun.